SURABAYA, PustakaJC.co - Jawa Timur kembali menegaskan posisinya sebagai pusat pengembangan perhutanan sosial nasional. Tak hanya memiliki kawasan perhutanan sosial terluas di Indonesia, Jawa Timur juga mencatat nilai transaksi ekonomi tertinggi dengan kontribusi besar dari sektor agroforestri kopi yang terus berkembang.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat membuka Jambore Perhutanan Sosial Provinsi Jawa Timur 2026 di Alun-Alun Kabupaten Madiun. Dalam kesempatan itu, Khofifah mendorong Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk terus naik kelas melalui hilirisasi produk, penguatan kemitraan usaha, dan pengembangan agroforestri berkelanjutan.
Menurutnya, perhutanan sosial tidak lagi hanya berorientasi pada akses kelola kawasan hutan, tetapi harus mampu menciptakan usaha produktif yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan.
"Kelompok tani hutan yang kuat harus melahirkan KUPS yang kuat. KUPS yang kuat harus mampu mengembangkan agroforestri yang produktif, menciptakan nilai tambah, dan membuka akses pasar yang lebih luas sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar hutan terus meningkat," kata Khofifah.
Data hingga 2025 menunjukkan Jawa Timur memiliki 438 Persetujuan Perhutanan Sosial yang tersebar di 24 kabupaten/kota dengan total luasan mencapai 196.165 hektare. Program tersebut telah memberikan akses kelola kepada 136.421 kepala keluarga, termasuk sekitar 12 persen perempuan yang aktif dalam pengelolaan kawasan hutan.
Dari pengembangan tersebut, tumbuh 880 KUPS atau sekitar 46,38 persen dari total KUPS di Pulau Jawa. Jumlah itu terdiri atas 473 KUPS kelas Biru, 364 KUPS kelas Perak, 37 KUPS kelas Emas, dan enam KUPS kelas Platina.
Capaian tersebut berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2025, Nilai Transaksi Ekonomi Perhutanan Sosial (NEKON) Jawa Timur mencapai Rp447 miliar atau sekitar 29,36 persen dari total capaian nasional sebesar Rp1,5 triliun.
Angka tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan nilai transaksi ekonomi perhutanan sosial tertinggi di Indonesia.
Khofifah menjelaskan, salah satu motor penggerak utama perhutanan sosial Jawa Timur adalah sektor agroforestri kopi. Komoditas ini memiliki kontribusi besar terhadap produksi kopi nasional.
Menurutnya, sekitar 62 persen produksi kopi Jawa Timur berasal dari sektor perhutanan sosial. Bahkan secara nasional, kontribusi perhutanan sosial terhadap sektor kopi mencapai sekitar 60 persen, dengan Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar.
Besarnya kontribusi tersebut, lanjut Khofifah, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi KUPS untuk meningkatkan nilai tambah produk melalui hilirisasi. Mulai dari pengolahan pascapanen, peningkatan kualitas, pengemasan, penguatan merek, hingga perluasan akses pasar.
"Nilai tambah itu ada pada hilirisasi. Jangan sampai yang dijual hanya bahan mentahnya," tegasnya.
Dalam Jambore Perhutanan Sosial 2026, juga dilakukan penandatanganan berbagai kemitraan usaha antara kelompok perhutanan sosial dengan dunia usaha dan industri. Selain itu digelar business matching sebagai upaya memperluas jaringan pemasaran produk hasil hutan dan agroforestri.
Khofifah menilai kemitraan menjadi faktor penting untuk mempercepat peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan KUPS. Melalui dukungan teknologi, pendampingan perguruan tinggi, serta kolaborasi dengan dunia usaha, kualitas produk diyakini akan semakin meningkat dan mampu menembus pasar yang lebih luas.
"Kalau ada intervensi teknologi, pendampingan perguruan tinggi, dan kemitraan dengan dunia usaha maupun industri, maka akan terbuka akses pasar, kualitas produk meningkat, dan hilirisasi bisa berjalan lebih cepat," pungkasnya. (int)
