SURABAYA, PustakaJC.co - Ancaman kekeringan mulai menunjukkan dampaknya di sejumlah wilayah Jawa Timur. Memasuki fase menuju puncak musim kemarau 2026, sebanyak delapan kabupaten telah menetapkan status siaga darurat kekeringan akibat menurunnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mencatat empat daerah bahkan telah memulai distribusi air bersih kepada warga terdampak menggunakan anggaran masing-masing pemerintah daerah.
Keempat daerah tersebut yakni Kabupaten Bondowoso, Probolinggo, Bojonegoro, dan Pasuruan.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto mengatakan, hingga saat ini pemerintah daerah masih mampu menangani kebutuhan distribusi air bersih secara mandiri.
"Untuk sementara distribusi air bersih masih menggunakan alokasi anggaran masing-masing daerah. Pemprov Jawa Timur belum mengeluarkan bantuan distribusi air bersih," kata Gatot, Kamis (19/6/2026).
Menurut Gatot, Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap memberikan dukungan apabila kemampuan anggaran daerah terdampak mulai terbatas.
Pemprov Jatim telah menyiapkan berbagai skema bantuan, mulai distribusi air bersih hingga perlengkapan penunjang penanganan kekeringan.
"Dari Pemprov prinsipnya apabila anggaran kabupaten dan kota sudah habis, maka kami akan mendukung distribusi air bersih tersebut," ujarnya.
Data BPBD Jatim menunjukkan penyaluran air bersih saat ini telah menjangkau 14 kecamatan, 16 desa dan 20 dusun dengan total distribusi mencapai 34 rit atau sekitar 184 ribu liter air bersih.
Kabupaten Bondowoso menjadi wilayah dengan distribusi terbesar. Sebanyak 155 ribu liter air bersih telah disalurkan ke 12 kecamatan, 14 desa dan 18 dusun yang mengalami krisis air.
Sementara Kabupaten Probolinggo telah mendistribusikan 5 ribu liter air bersih, Kabupaten Bojonegoro sebanyak 9 ribu liter, dan Kabupaten Pasuruan sekitar 15 ribu liter.
Selain air bersih, BPBD Jatim juga menyiapkan berbagai sarana pendukung seperti tandon air, jeriken dan terpal untuk membantu masyarakat terdampak kekeringan.
Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi mitigasi yang rutin dilakukan setiap musim kemarau.
Kondisi kekeringan tahun ini menjadi perhatian serius karena berdasarkan pemetaan BPBD Jatim, sejumlah wilayah rawan kekeringan mulai menunjukkan penurunan debit sumber air lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya.
Pada musim kemarau tahun lalu, BPBD Jatim mencatat lebih dari 400 ribu kepala keluarga di berbagai daerah terdampak kekeringan. Wilayah Madura, kawasan tapal kuda, hingga sebagian wilayah utara Jawa Timur menjadi daerah yang paling rentan mengalami krisis air bersih.
Karena itu, BPBD Jatim terus melakukan pemantauan perkembangan kondisi lapangan sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan.
Gatot memastikan seluruh daerah yang telah menetapkan status siaga darurat kekeringan akan mendapatkan pendampingan dan dukungan apabila situasi memburuk.
"Kami terus melakukan monitoring dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung," tegasnya.
BPBD Jatim juga mengimbau masyarakat untuk mulai melakukan penghematan penggunaan air bersih serta menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia guna mengantisipasi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.
Musim kemarau yang semakin panjang akibat perubahan iklim menjadi tantangan baru yang harus dihadapi bersama. Karena itu, kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk meminimalkan dampak kekeringan di Jawa Timur.
(int)
