SURABAYA, PustakaJC.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifatul Choiri Fauzi meluncurkan program Pendampingan dan Layanan Terintegrasi bagi Keluarga Aparatur Sipil Negara (PELITA ASN) bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 di Graha Menur, RSD Prof. dr. Moeljono Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Senin (29/6).
Peluncuran PELITA ASN menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat ketahanan keluarga ASN sebagai fondasi peningkatan kualitas pelayanan publik. Program ini menghadirkan layanan pendampingan dan konsultasi terpadu bagi ASN dalam menghadapi berbagai persoalan keluarga.
Gubernur Khofifah menegaskan, ASN tidak hanya dituntut profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga harus memiliki keluarga yang sehat, harmonis, dan berkualitas agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"[Pada peringatan Harganas ini kita juga meluncurkan PELITA ASN. Bagaimana pendampingan dan pelayanan secara terintegrasi bagi ASN terutama yang terkait dengan ketahanan keluarga]," ujar Khofifah.
Menurut Khofifah, PELITA ASN merupakan langkah preventif yang disiapkan Pemprov Jatim untuk memberikan ruang konsultasi bagi ASN sehingga berbagai persoalan rumah tangga dapat diselesaikan sejak dini sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar, termasuk perceraian.
Ia mengaku prihatin masih ditemukannya angka perceraian di kalangan ASN. Karena itu, pemerintah berupaya membangun sistem pendampingan yang lebih komprehensif melalui konsultasi yang solutif.
"Saya sering kali menyampaikan kenapa kalau tiap Jumat hampir selalu dijadikan hari dimana Gubernur menandatangani izin perceraian. Persoalan yang dihadapi oleh masing-masing keluarga sejauh kita masih bisa mencarikan solusi konsultasi, kita ingin melakukannya melalui konsultasi yang solutif," katanya.
Khofifah menambahkan, PELITA ASN merupakan implementasi semangat ibda' binafsik, yakni memulai perubahan dari diri sendiri sebelum mengajak orang lain melakukan hal serupa. Bahkan, program tersebut diharapkan dapat direplikasi oleh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan Jawa Timur sebagai bentuk penguatan sinergi pelaksanaan PELITA ASN.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat layanan pendampingan keluarga ASN melalui edukasi, konsultasi, hingga penyelesaian berbagai persoalan keluarga secara terpadu.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah juga menyerahkan Penilaian Kinerja Pencegahan Perkawinan Anak (PPA Award) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 kepada kabupaten dan kota yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi dalam upaya mencegah perkawinan anak.
"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen daerah dalam melindungi hak-hak anak. Kami berharap praktik-praktik baik ini dapat direplikasi di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur," ungkapnya.
Menteri PPPA RI Arifatul Choiri Fauzi mengapresiasi inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk penyelenggaraan PPA Award yang dinilainya menjadi terobosan penting dalam memperkuat perlindungan anak.
"Ada penghargaan PPPA Awards, jadi ini juga baru ada di Jawa Timur. Jadi kenapa Jawa Timur sering mendapatkan perhatian dan penghargaan ini karena inovasi dan kreativitasnya sangat luar biasa," ujar Arifah.
Pada PPA Award 2026, Pemerintah Kota Malang meraih Juara I, disusul Kabupaten Trenggalek sebagai Juara II dan Kota Probolinggo sebagai Juara III. Penghargaan Inovasi Terbaik diraih Kota Surabaya, Penghargaan Kelembagaan Terbaik diberikan kepada Kabupaten Lamongan, sedangkan Penghargaan Koordinasi Lintas Sektor Terbaik diraih Kabupaten Ngawi. (Pstk01)
