Ia menjelaskan bahwa status perwalian yang sah memberikan kepastian identitas hukum bagi anak. Selain itu, penetapan wali juga berfungsi melindungi hak-hak keperdataan, termasuk hak waris, sehingga tidak mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menurut Luhur, keterlibatan Kejaksaan dalam program tersebut menunjukkan bahwa fungsi lembaga penegak hukum tidak hanya berkaitan dengan proses hukum semata, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Negara memberikan wewenang kepada Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pengangkatan wali bagi anak di bawah umur yang telantar atau tidak memiliki wali yang sah. Jaksa Pengacara Negara hadir sebagai representasi negara untuk melindungi hak-hak keperdataan anak-anak yang paling rentan,” katanya.
Ia berharap para wali yang telah ditetapkan dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kasih sayang dan pendampingan terbaik bagi anak-anak yang diasuh.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan legalitas perwalian menjadi faktor penting dalam memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal. Dengan status hukum yang jelas, anak-anak dapat memperoleh akses pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai program perlindungan sosial yang disediakan pemerintah.
“Bagaimana anak-anak ini mendapatkan perwalian sehingga hak yang dimiliki benar-benar bisa mereka rasakan. Anak-anak inilah yang kelak akan meneruskan perjuangan dan menjaga kota ini,” ujar Eri.
