SIDOARJO, PustakaJC.co – Pemerintah mengkaji pergeseran jalur kereta api Tanggulangin–Porong di Kabupaten Sidoarjo menyusul tingginya risiko ambles tanah akibat rembesan Lumpur Lapindo. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari mitigasi terhadap pengembangan proyek Surabaya Regional Railway Line (SRRL) yang direncanakan tersambung hingga Malang.
Jalur kereta api di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, dinilai berada di kawasan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap deformasi vertikal atau penurunan permukaan tanah. Kondisi ini menjadi perhatian karena lintasan tersebut merupakan jalur utama penghubung perjalanan kereta api Surabaya–Malang. Dilansir dari kompas.com, Senin, (27/7/2026).
Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan telah meninjau langsung lokasi tersebut pada Kamis, (23/7/2026) guna melihat kondisi lapangan sekaligus menyiapkan langkah mitigasi.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan hasil kajian mikrozonasi kerentanan yang disusun Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) pada 2021 menunjukkan kawasan tersebut memiliki potensi ambles yang sangat tinggi.
“Jawabannya ada kajian mengenai mikrozonasi kerentanan tahun 2021. Memang di daerah deformasi vertikal, artinya kemungkinan terjadi ambles sangat-sangat tinggi dan sangat berbahaya,” kata Emil, Minggu, (26/7/2026).
Menurut Emil, kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan dalam pembangunan SRRL tahap pertama yang menghubungkan Surabaya dan Sidoarjo serta rencana pengembangannya hingga Malang.
Sebagai solusi, pemerintah mempertimbangkan menggeser jalur kereta dari titik 10D menuju Kecamatan Tulangan yang berjarak sekitar tiga hingga empat kilometer ke arah barat.
“Tapi dengan urgensi ini, sebanyaknya ini (titik 10D) digeser. Kepala BTP Kelas 1 Surabaya sudah punya gambaran jadi nanti dari Sidoarjo belok dulu ke Tulangan ke arah Barat,” ujarnya.
Emil menjelaskan, skema tersebut tetap mempertahankan akses layanan kereta bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan Stasiun Tanggulangin dan Stasiun Porong.
“Jangan sampai warga yang biasanya mengandalkan Stasiun Tanggulangin sama Stasiun Porong, enggak bisa pakai lagi, kasihan. Nah ternyata setelah saya lihat dia geser sekitar 3-4 km ke arah Barat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sebagian proses pembebasan lahan sebenarnya telah dilakukan sebelum pandemi Covid-19. Namun proses tersebut sempat terhenti sehingga masih diperlukan pembebasan lahan pada sisa trase menuju Gunung Gangsir, Pasuruan.
“5 km sudah dibebaskan kalau enggak salah. Jadi, harapannya sisanya sekitar 10 km lagi bisa dibebaskan. Dari Tulangan itu langsung ke Gunung Gangsir,” jelas Emil.
Sementara itu, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya Denny Michels Adlan mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan kondisi di kawasan Lumpur Lapindo sebelum menentukan langkah lanjutan.
“Nah, nanti mungkin untuk KFW minggu depan hari Senin ini kita akan ketemu di high level meeting. Mungkin ini salah satu topik yang kita bahas. Termasuk juga dengan Pak Dirjen apakah ini memakai APBN untuk kajiannya dan juga mungkin terkait dengan pembebasan lahan,” kata Denny.
Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan keputusan mengenai skema pendanaan kajian maupun kelanjutan pembebasan lahan sehingga pembangunan jalur baru dapat segera direalisasikan apabila dinilai menjadi solusi paling aman terhadap ancaman ambles di kawasan Porong. (ivan)
