Ia menambahkan, keberhasilan implementasi SDIPD memerlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, kementerian, lembaga terkait hingga pesantren sebagai penyedia data utama.
Menurut Gus Ghofirin, kolaborasi menjadi kunci dalam mewujudkan satu data pesantren yang valid dan terintegrasi sehingga proses perencanaan, pembinaan, hingga evaluasi program dapat berjalan lebih efektif.
“Harapannya, SDIPD mampu menjadi fondasi dalam memperkuat pengembangan pesantren di Jawa Timur sekaligus mendukung terwujudnya pesantren yang semakin mandiri, maju, dan berdaya saing,” pungkasnya. (ivan)
