Puguh Serap Aspirasi Warga Kedungkandang Soal Kesejahteraan Guru dan Sekolah Swasta

pemerintahan | 31 Juli 2026 07:46

Puguh Serap Aspirasi Warga Kedungkandang Soal Kesejahteraan Guru dan Sekolah Swasta
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas. (dok surabayapagi)

MALANG, PustakaJC.co - Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas menerima berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar reses di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Isu yang paling banyak disampaikan berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan guru, penguatan sekolah swasta, hingga persoalan sosial di bidang pendidikan. Malang, Minggu, (26/7/2026).

 

Puguh mengatakan, aspirasi yang paling dominan datang dari kalangan pendidik yang berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru, khususnya guru yang mengabdi di sekolah swasta. Dilansir dari surabayapagi.com, Jumat, (31/7/2026).

 

Menurutnya, kesejahteraan guru menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Guru yang memperoleh dukungan dan kesejahteraan yang memadai akan lebih optimal dalam menjalankan proses belajar mengajar.

 

“Perwakilan guru menyampaikan bahwa kesejahteraan guru masih perlu ditingkatkan. Padahal, kesejahteraan guru merupakan faktor penting dalam mendukung kualitas pendidikan. Ketika guru sejahtera, proses belajar mengajar tentu akan berjalan lebih optimal,” ujar Puguh.

 

 

Politikus PKS tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama ini telah mengalokasikan anggaran melalui program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) bagi SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta. Meski demikian, ia menilai dukungan tersebut masih perlu diperkuat agar mampu memenuhi kebutuhan operasional sekolah secara lebih maksimal.

 

Puguh menambahkan, Komisi E DPRD Jatim terus mengawal alokasi anggaran pendidikan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas, terutama oleh sekolah swasta yang menampung sebagian besar peserta didik di Jawa Timur.

 

“Pemerintah Provinsi sudah mengalokasikan anggaran BPOPP setiap tahun yang juga kami kawal di Komisi E. Tetapi tentu dukungan ini masih perlu ditingkatkan karena belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan,” katanya.

 

 

Ia juga menegaskan bahwa keberadaan sekolah swasta memiliki peran strategis dalam dunia pendidikan di Jawa Timur. Hal itu disebabkan daya tampung SMA dan SMK negeri yang masih terbatas dibandingkan jumlah lulusan SMP sederajat setiap tahunnya.

 

Berdasarkan data yang disampaikannya, sekolah negeri baru mampu menampung sekitar 39 persen lulusan SMP, sehingga lebih dari 60 persen siswa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Kondisi tersebut menjadi alasan kuat agar pemerintah terus meningkatkan kualitas sekolah swasta, termasuk memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidiknya.

 

“Saat ini daya tampung SMA dan SMK negeri hanya mampu mengakomodasi sekitar 39 persen lulusan SMP sederajat. Artinya, lebih dari 60 persen siswa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Karena itu, peningkatan kualitas sekolah swasta, termasuk kesejahteraan tenaga pendidiknya, harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya. (ivan)