SURABAYA, PustakaJC.co – Kekeringan yang terus berulang setiap musim kemarau mendapat sorotan dari DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi B DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Eddy Paripurna, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mengubah pola penanganan kekeringan yang selama ini dinilai masih bersifat reaktif.
Menurut Eddy, distribusi air bersih menggunakan tangki memang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat kondisi darurat. Namun, langkah tersebut hanya menjadi solusi sementara dan belum menyelesaikan persoalan kekeringan yang terus terjadi setiap tahun. Dilansir dari jatimpos.co, Sabtu, (8/8/2026).
“Jangan sampai setiap musim kemarau pemerintah hanya sibuk mengirim tangki air. Negara harus hadir dengan solusi yang menyelesaikan persoalan dari hulunya, bukan sekadar memadamkan keadaan darurat,” ujar Eddy, Jumat, (7/8/2026).
Eddy mengatakan, ancaman musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat mitigasi jangka panjang. Penanganan kekeringan, kata dia, tidak boleh hanya mengandalkan respons ketika masyarakat sudah mengalami krisis air bersih.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai, persoalan kekeringan yang berulang menunjukkan masih adanya masalah dalam tata kelola sumber daya air di sejumlah daerah. Salah satunya di Kabupaten Pasuruan yang hampir setiap tahun menghadapi kesulitan air bersih ketika musim kemarau.
Sejumlah desa di Kecamatan Lumbang, seperti Watulumbung, Karangjati, Cukurguling, Pancur, dan Bulukandang, disebut menjadi wilayah yang rutin mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
“Setiap tahun masyarakat menghadapi persoalan yang sama. Ini menunjukkan pemerintah daerah belum mampu menyelesaikan masalah kekeringan secara tuntas. Kalau terus berulang, berarti ada yang salah dalam tata kelola penanganannya,” katanya.
Mantan Wakil Bupati Pasuruan itu menilai persoalan kekeringan di sejumlah wilayah tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah kabupaten. Karena itu, ia meminta Pemprov Jatim mengambil peran lebih besar melalui kebijakan yang bersifat permanen dan terintegrasi.
“Pemprov harus turun tangan. Harus ada kebijakan yang serius, agar persoalan kekeringan di beberapa wilayah di Jatim, termasuk Pasuruan, benar-benar tertangani. Jangan biarkan masyarakat menjadi langganan krisis air setiap tahun,” tegasnya.
Desakan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ancaman kekeringan di Jawa Timur. Berdasarkan data hingga awal Agustus 2026, sebanyak 19 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan kekeringan akibat menurunnya ketersediaan air bersih.
Kondisi tersebut juga diperkuat dengan peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi Strong El Nino yang diperkirakan masih bertahan dan berpeluang meningkat menjadi Very Strong El Nino. Fenomena tersebut berpotensi memicu musim kemarau lebih panjang, penurunan curah hujan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko gagal panen serta kebakaran hutan dan lahan.
Eddy mendorong Pemprov Jatim mengoordinasikan berbagai perangkat daerah dan instansi terkait untuk menghadapi kondisi tersebut. Koordinasi itu meliputi BPBD, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, BMKG, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.
Selain memastikan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak, pemerintah dinilai perlu mempercepat pembangunan dan rehabilitasi embung, waduk, sumur dalam, jaringan irigasi, pompanisasi, serta konservasi daerah tangkapan air.
Sistem peringatan dini berbasis data BMKG hingga tingkat desa juga dinilai perlu diperkuat agar pemerintah dan masyarakat dapat melakukan antisipasi lebih awal terhadap potensi kekeringan.
Di sektor pertanian, Eddy meminta pemerintah mengantisipasi dampak El Nino sejak dini melalui penyesuaian pola tanam, penyediaan pompa irigasi, bantuan sarana produksi, hingga perlindungan bagi petani. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan risiko gagal panen sekaligus menjaga ketahanan pangan di Jawa Timur.
“Kekeringan bukan lagi persoalan cuaca semata, tetapi sudah menjadi tantangan tata kelola pemerintahan. Pemerintah harus berani berinvestasi pada infrastruktur sumber daya air dan sistem mitigasi yang berkelanjutan. Jangan sampai rakyat hanya mendapat perhatian ketika tangki air datang, tetapi dilupakan setelah musim hujan tiba,” pungkas Eddy, anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan Pasuruan-Probolinggo. (ivan)
