SURABAYA, PustakaJC.co – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Timur mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran pemerintah di tengah kondisi sejumlah daerah yang masih menghadapi dampak bencana.
Hal tersebut disampaikan dalam aksi simbolik yang digelar ratusan mahasiswa BEM SI Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin, (31/8/2026).
Presiden BEM Universitas Airlangga (Unair) M. Rizqi Senja mengatakan, aksi tersebut tidak dimaksudkan sebagai pengerahan massa dalam jumlah besar. Menurutnya, kegiatan itu menjadi ruang refleksi mahasiswa untuk menyuarakan kondisi masyarakat sekaligus mengingatkan pemerintah terhadap berbagai persoalan yang masih terjadi.
“Kalau untuk tuntutannya teman-teman sebetulnya ini lebih kepada seruan aksi simbolik. Jadi memang tujuan dari aksi ini bukan aksi massa, tetapi tujuannya adalah aksi untuk merefleksikan kondisi bangsa hari ini,” kata Rizqi, dikutip dari jawapos.com, Selasa, (1/9/2026).
Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti kebijakan pemerintah yang masih mengalokasikan anggaran untuk sejumlah program besar, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Di sisi lain, BEM SI Jatim menilai masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian dan pemulihan akibat bencana. Beberapa wilayah yang disoroti antara lain Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, Aceh, Lampung, Papua hingga Nusa Tenggara Barat (NTB).
Rizqi mengatakan, kondisi masyarakat di sejumlah wilayah tersebut menunjukkan bahwa proses pemulihan bencana masih menjadi pekerjaan yang membutuhkan perhatian negara.
“Kalau misalnya kita lihat kondisi bangsa hari ini, ternyata bencana-bencana yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, seperti di NTT, di Kalimantan, di Aceh yang belum pulih hari ini, di Lampung, di Papua juga kemarin, bahkan di NTB, negara belum benar-benar bisa hadir untuk memulihkan bencana, memulihkan kondisi masyarakat di sana,” ujarnya.
Menurut Rizqi, penanganan dan pemulihan pascabencana semestinya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran negara.
Karena itu, mahasiswa meminta pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap masyarakat yang masih terdampak bencana, termasuk memastikan proses pemulihan berjalan secara optimal.
“Kami menuntut kekuasaan untuk benar-benar memprioritaskan anggarannya untuk penanganan bencana hari ini,” tegasnya.
Soroti RUU Perampasan Aset
Selain persoalan kebencanaan, BEM SI Jawa Timur turut menaruh perhatian terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Rizqi menilai regulasi tersebut memiliki substansi penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, keberadaan instrumen hukum untuk merampas aset hasil kejahatan menjadi relevan di tengah masih banyaknya kasus korupsi.
“Kalau untuk RUU Perampasan Aset sebetulnya secara substansial, secara materiil, itu memang diperlukan. Ketika misalnya hari ini kita melihat korupsi masih banyak sekali, masih merajalela, otomatis secara materiil substansi dari RUU Perampasan Aset itu memang diperlukan,” katanya.
Meski demikian, mahasiswa menilai pembahasan RUU Perampasan Aset belum menjadi prioritas. BEM SI Jatim juga mencermati komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pembahasan regulasi tersebut sebelum Desember.
Rizqi menegaskan, aksi di Grahadi bukan menjadi akhir dari rangkaian gerakan mahasiswa. BEM SI Jawa Timur masih akan melakukan konsolidasi untuk menentukan agenda dan langkah berikutnya.
“Ini hanya sebagai pemantik saja di Surabaya. Nanti akan disusul oleh aksi-aksi berikutnya,” pungkasnya. (ivan)
