Politisi Partai Gerindra tersebut menilai, ketiadaan verifikasi menandakan bahwa anggaran program kerja empat OPD tersebut belum bersifat final. Kondisi ini dinilai berisiko mengganggu proses pembahasan, mengingat tenggat pengesahan RAPBD 2027 terhitung sangat mendesak.
"Kami menilai RKA belum final. Padahal waktunya sudah mepet, karena RAPBD 2027 dijadwalkan disahkan pada 10 November 2026," tegas Eko.
Atas temuan ini, Komisi A meminta Gubernur Jawa Timur untuk segera turun tangan melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekdaprov Jatim selaku Ketua TAPD beserta jajarannya agar penyusunan anggaran tidak berlarut-larut.
