Mendekati Target Nasional, Angka Stunting Jatim Turun ke 14,7 Persen

pemerintahan | 27 Oktober 2026 08:15

Mendekati Target Nasional, Angka Stunting Jatim Turun ke 14,7 Persen
Ketua TP PKK Jatim, Arumi Bachsin Emil Dardak usai membuka hari kesatuan gerak PKK di Kota Malang. (dok kompas)

MALANG, PustakaJC.co - Prevalensi stunting di Jawa Timur mencatatkan penurunan signifikan hingga mencapai 14,7 persen. Angka ini dinilai makin mendekati target penanganan stunting nasional yang berada di kisaran 14 persen.

 

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Jatim, Arumi Bachsin Emil Dardak, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kolaborasi solid berbagai elemen, mulai dari kader keluarga berencana (KB) hingga meningkatnya kesadaran para orang tua. Dilansir dari kompas.com, Selasa, (27/10/2026).

 

"Dalam waktu yang cukup singkat, kami bisa menurunkan hingga 14,7 persen sekarang, sesuai dengan target nasional yang berada di angka sekitar 14 persen," kata Arumi di Malang, Senin, (26/10/2026).

 

 

 

Intervensi Sejak Remaja dan Kesehatan Calon Ayah

 

Meski menunjukkan tren positif, Arumi mengingatkan agar pengawalan dan intervensi pencegahan stunting terus diperketat di tingkat keluarga agar angka tersebut tidak kembali naik. Menurutnya, intervensi tidak boleh hanya menyasar balita atau baru dimulai saat masa kehamilan.

"Kami harus turun kembali mengintervensi remaja putri utamanya, dan juga remaja pria yang harus punya kesadaran mengenai stunting," ujar Arumi.

 

Ia menjabarkan bahwa faktor biologis calon ayah, termasuk kualitas DNA, turut memengaruhi kesehatan bayi. Selain itu, kesiapan mental dan emosional seorang ayah sangat krusial dalam mendukung pengasuhan anak sejak dini, khususnya dalam menyukseskan pemberian ASI eksklusif selama minimal enam bulan.

 

"Kesiapan ayah itu bukan hanya kehadiran fisik, tetapi juga emosional untuk mendukung proses ASI eksklusif. Ini butuh kehadiran ayah yang luar biasa," tegasnya.

 

 

 

Mengenai target penurunan di daerah, TP PKK Jatim tidak menetapkan angka baku yang seragam bagi seluruh kabupaten dan kota. Program penanganan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik wilayah masing-masing melalui prioritas Kelompok Kerja (Pokja) 1 hingga 4.

 

"Misalnya ada daerah yang sudah tidak banyak anak balita, maka program lansianya yang lebih dibutuhkan," pungkas Arumi. (ivan)