SIDOARJO, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus memperkuat pemberdayaan ekonomi perdesaan melalui optimalisasi tiga program strategis, yakni Jatim Puspa, Desa Berdaya, dan Klinik BUM Desa. Ketiganya diarahkan untuk mempercepat kemandirian desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penguatan program tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se-Jawa Timur Tahun 2026 yang berlangsung di Fave Hotel, Sidoarjo, pada 4–6 November 2026. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Kamis, (5/11/2026).
Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur, Budi Sarwoto, mengatakan ketiga program tersebut perlu terus diakselerasi dan dioptimalkan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Evaluasi pelaksanaan program sepanjang 2026 juga menjadi dasar untuk menetapkan target yang lebih progresif pada 2027.
“Setiap program strategis ini disusun agar dampak dan manfaatnya benar-benar terasa di desa. Melalui penguatan BUM Desa, peningkatan status desa mandiri, dan penanggulangan kemiskinan perempuan, kita memastikan anggaran pemerintah dikelola dengan prinsip value for money demi kesejahteraan masyarakat desa,” kata Budi, Kamis, (5/11/2026).
Menurut dia, keberhasilan program pemberdayaan tidak cukup diukur berdasarkan capaian administratif maupun laporan pelaksanaan. Dampak nyata yang dirasakan masyarakat harus menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pembangunan desa.
“Biarkan masyarakat yang bercerita, karena pengalaman dan kesaksian penerima manfaat jauh lebih bermakna daripada sekadar narasi keberhasilan yang disampaikan pemerintah. Program pemerintah tidak cukup hanya dikatakan berhasil di atas laporan, tetapi manfaatnya harus benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris DPMD Provinsi Jawa Timur, Endah Binawati Muriandini, menekankan pentingnya perubahan paradigma pembangunan desa. Menurutnya, desa tidak lagi hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan, tetapi harus mampu menjadi subjek sekaligus penggerak pembangunan di wilayahnya.
Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, penguatan kelembagaan, serta optimalisasi potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa.
“Desa hari ini bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek sekaligus penggerak pembangunan,” katanya.
Dari sisi penanggulangan kemiskinan, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Jawa Timur, Kukuh Tri Sandi, menjelaskan bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat terus diarahkan pada intervensi terpadu, terutama bagi kelompok rentan dan wilayah yang masih menjadi kantong kemiskinan.
Strategi tersebut mencakup peningkatan pendapatan keluarga miskin, pengurangan beban pengeluaran, serta penanganan wilayah kantong kemiskinan melalui konvergensi program lintas sektor berbasis data yang akurat.
“Intervensi penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur dilakukan secara terpadu melalui peningkatan pendapatan keluarga miskin, penurunan beban pengeluaran, serta meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui konvergensi program lintas sektor berbasis data yang akurat,” jelas Kukuh.
Rapat koordinasi tersebut diikuti perwakilan lima Bakorwil Pemprov Jatim, sekretaris dan pejabat penyusun program Dinas PMD kabupaten/kota se-Jawa Timur, Tenaga Ahli Data Desa Center, pimpinan asosiasi kepala desa dan perangkat desa, serta ketua Forum BUM Desa dan BUM Desa Bersama Jawa Timur.
Melalui forum tersebut, DPMD Jatim menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mengidentifikasi kendala pelaksanaan program, sekaligus merumuskan langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.
Evaluasi ini diharapkan memperkuat sinergi lintas sektor sehingga program pemberdayaan tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi mampu mendorong desa semakin mandiri, produktif, dan berdaya secara ekonomi. (ivan)
