SURABAYA, PustakaJC.co – Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur akan memperkuat pemetaan peternak ayam petelur untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat pasokan jagung dan penyerapan telur melalui Bulog serta koperasi. Langkah tersebut diarahkan agar intervensi pemerintah dapat menjangkau peternak mikro dan kecil yang membutuhkan dukungan.
Kepala Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Ahmad Riza Muzammil, mengatakan Jawa Timur memiliki potensi besar untuk menjalankan skema tersebut. Pasalnya, daerah ini memiliki sentra produksi jagung sekaligus kawasan peternakan ayam petelur yang tersebar di sejumlah kabupaten.
Menurut Riza, kondisi tersebut membuka peluang untuk membangun kemitraan yang lebih terintegrasi antara petani jagung dan peternak ayam petelur. Namun, pelaksanaannya membutuhkan penguatan sejumlah aspek, mulai dari pemetaan kebutuhan, kelembagaan, hingga distribusi.
“Jawa Timur memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini karena memiliki dua sektor yang saling berkaitan, yaitu pertanian jagung dan peternakan unggas. Kita memiliki sentra produksi jagung sekaligus sentra peternakan ayam petelur,” ujar Kabid Riza kepada Jurnalis PustakaJC.co, Selasa, (10/11/2026).
Ia menjelaskan, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah mempertemukan data produksi jagung petani dengan kebutuhan jagung dari peternak dan produsen pakan. Pemetaan tersebut diperlukan agar penyerapan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil, lokasi, kualitas komoditas, serta jadwal panen.
Selain itu, penguatan kelembagaan juga menjadi perhatian. Koperasi peternak, kelompok tani, hingga gabungan kelompok tani (gapoktan) dinilai dapat berperan sebagai penghubung antara petani jagung dan peternak.
Riza menekankan pentingnya melibatkan koperasi yang telah berjalan dan memiliki anggota aktif agar pelaksanaan program tidak mengabaikan kelembagaan ekonomi masyarakat yang sudah terbentuk.
Aspek distribusi dan penyimpanan jagung juga perlu diperhatikan. Menurutnya, kualitas jagung sangat dipengaruhi penanganan pascapanen, termasuk kadar air, fasilitas pengeringan, gudang penyimpanan, hingga biaya angkut.
“Jangan sampai harga jagung di tingkat petani sudah baik, tetapi ketika sampai kepada peternak justru menjadi mahal akibat biaya distribusi,” jelasnya.
Sementara itu, penyerapan telur melalui Bulog dan koperasi membutuhkan mekanisme yang jelas. Mulai dari pendataan peternak, pengumpulan telur, standar kualitas, volume pembelian, hingga distribusi ke pasar atau lembaga yang membutuhkan.
Ia juga melihat peluang untuk menghubungkan penyerapan telur dengan kebutuhan program pemerintah, termasuk pemenuhan kebutuhan pangan bergizi, sepanjang sesuai ketentuan dan mekanisme pengadaan yang berlaku.
Di sisi lain, Disnak Jatim juga akan memperkuat pemetaan peternak yang berpotensi mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, populasi ayam ras petelur di Jawa Timur mencapai sekitar 136,91 juta ekor.
Sentra peternakan ayam petelur tersebar di sejumlah daerah, terutama Kabupaten Blitar, Kediri, Tulungagung, Malang, Jombang, dan Nganjuk.
Riza menyebut, struktur usaha peternakan di Jawa Timur tidak hanya terdiri atas perusahaan berskala besar, tetapi juga ribuan peternak kecil dan mikro yang menjadi bagian penting dalam produksi telur.
Meski demikian, ia menegaskan data populasi ayam tidak dapat disamakan dengan jumlah pelaku usaha. Untuk mengetahui jumlah peternak yang benar-benar memenuhi kriteria penerima program, diperlukan verifikasi berdasarkan nama dan alamat, populasi ternak, skala usaha, serta kelembagaan yang menaunginya.
“Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur akan memperkuat pemetaan tersebut dengan melibatkan dinas yang membidangi peternakan di kabupaten/kota, asosiasi peternak, koperasi, dan kelompok peternak,” katanya.
Dalam proses tersebut, perhatian khusus akan diberikan kepada peternak mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan modal, kesulitan memperoleh bahan baku pakan dengan harga kompetitif, serta menghadapi kendala pemasaran hasil produksi.
Dengan pendataan yang lebih akurat, pemerintah diharapkan dapat memastikan program tidak hanya dinikmati peternak berskala besar, tetapi juga memberikan kesempatan kepada peternak rakyat yang membutuhkan dukungan.
Lebih jauh, Riza menilai penguatan sektor peternakan tidak cukup hanya mengandalkan intervensi harga maupun penyerapan telur ketika harga pasar mengalami penurunan. Perlu pembenahan struktur usaha agar peternak rakyat memiliki posisi tawar lebih kuat dan mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan.
Salah satu strategi yang didorong adalah memperkuat koperasi atau kelembagaan ekonomi peternak. Selama ini, peternak kecil masih banyak membeli bahan baku pakan secara individual dan menjual telur sendiri-sendiri.
Melalui pembelian dan pemasaran secara kolektif, peternak diharapkan memiliki daya tawar lebih baik dalam memperoleh jagung, bungkil kedelai, serta bahan baku pakan lainnya. Pada saat bersamaan, kelembagaan tersebut dapat memperkuat posisi peternak dalam negosiasi harga penjualan telur.
Selain penguatan koperasi, kemitraan antara petani jagung dan peternak juga perlu dikembangkan untuk menjamin ketersediaan bahan baku pakan dengan harga lebih kompetitif.
Riza mengatakan pengembangan bahan baku pakan lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan juga perlu diperhatikan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi formulasi dan pengolahan pakan, disertai pengawasan mutu serta optimalisasi peran laboratorium pakan.
Dari sisi produksi, peternak juga perlu didorong menerapkan manajemen pemeliharaan yang lebih baik, mulai dari manajemen pakan, kesehatan ternak, biosekuriti, hingga pengelolaan produksi.
Menurutnya, orientasi usaha peternakan tidak semata-mata meningkatkan populasi ayam, tetapi juga memperhatikan efisiensi biaya produksi dan produktivitas setiap ekor ayam.
Penguatan akses pasar turut menjadi bagian dari strategi jangka panjang tersebut. Peternak diharapkan tidak hanya bergantung kepada pedagang pengumpul atau pasar tradisional, tetapi juga dapat memperluas kemitraan dengan koperasi konsumen, industri pengolahan telur, hotel, restoran, jasa boga, serta jaringan distribusi pangan lainnya.
Dengan demikian, pemasaran telur berpeluang berkembang tidak hanya dalam bentuk produk segar, tetapi juga produk olahan yang memiliki nilai tambah.
Di samping itu, penguatan sistem informasi mengenai populasi, produksi, kebutuhan pakan, harga bahan baku, harga telur, dan distribusi dinilai penting untuk mengantisipasi gejolak pasar sejak dini.
“Ke depan, kami ingin membangun ekosistem peternakan yang lebih terintegrasi, mulai dari petani jagung sebagai pemasok bahan baku, koperasi sebagai penguat kelembagaan ekonomi, peternak sebagai produsen, hingga industri dan pasar sebagai penyerap hasil produksi,” ungkapnya.
Riza menegaskan, tujuan jangka panjangnya adalah menjadikan peternak rakyat sebagai pelaku ekonomi yang memiliki posisi tawar dan kemampuan bersaing, bukan sekadar penerima intervensi pemerintah.
Pemerintah, lanjutnya, tetap berperan melalui fasilitasi, pendampingan, regulasi, dan penguatan kelembagaan. Namun, peternak diharapkan mampu menjalankan usahanya secara mandiri, efisien, menguntungkan, dan berkelanjutan. (ivan)
