Dalam dekade terakhir, wajah politik Indonesia menampilkan anomali yang membingungkan. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur tampak masif dan stabilitas politik terjaga. Di sisi lain, muncul persepsi kuat tentang adanya kekuatan besar di balik layar (big power) yang membuat figur pemimpin tertentu tampak tak tersentuh (untouchable) oleh berbagai skandal hukum maupun etika. Untuk memahami fenomena ini secara jernih, kita perlu menggunakan kacamata analisis "Kartel Politik".
Secara sederhana, kartel politik adalah kondisi dimana partai-partai politik yang seharusnya berkompetisi justru berkolusi untuk mengontrol sumber daya negara. Disini, oposisi hanyalah formalitas panggung. Menggunakan analisis "If-Then", mekanismenya jelas. Jika semua faksi politik besar masuk ke dalam lingkar kekuasaan (kabinet), maka fungsi pengawasan (check and balances) di parlemen secara otomatis akan lumpuh.
Dalam sistem ini, pemimpin yang dicitrakan sebagai "orang biasa" menjadi aset strategis. Figur yang tampak tidak mengancam dan populer berfungsi sebagai "perekat" kepentingan elite. Kelompok pemilik modal merasa aman mendukung figur tersebut karena ia mampu menjamin stabilitas. Namun, stabilitas ini dibayar mahal dengan penegakan hukum yang selektif.
