Fauzi juga mengakui usulan kenaikan dua digit ini berpotensi berbeda pandangan dengan Apindo. Pengusaha disebut cenderung mendorong kenaikan moderat karena menilai kondisi ekonomi belum stabil. Meski begitu, Fauzi menegaskan bahwa kesejahteraan buruh tetap harus menjadi prioritas dalam pembahasan UMP dan UMK 2026.
Dewan Pengupahan Jatim yang beranggotakan unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah dijadwalkan mulai membahas besaran upah pada akhir November 2025. Keputusan finalnya akan menjadi acuan penetapan upah minimum di seluruh daerah Jawa Timur. (ivan)
