"Permasalahan ini perlu sinergi dari berbagai lini, baik pemerintah pusat, provinsi dan Kab/Kota untuk solusinya," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Hj. Anik Maslachah, S.Pd, M.Si memberikan pandangan sebagai representasi masyarakat dan pengawas kebijakan. Ia menyampaikan bahwa DPRD siap mendukung perumusan anggaran yang lebih berpihak kepada nelayan, khususnya pada penguatan kelembagaan dan regenerasi SDM pesisir.
Anik menambahkan bahwa ketika pemerintah bicara peningkatan produksi, legislatif harus bicara bagaimana hasil itu sampai ke dapur nelayan, bukan hanya ke neraca ekspor.

"Jadi, program-program seperti Youth Agrifuture-Hub dan Jatim Agro-Hub harus diarahkan langsung ke desa-desa pesisir, agar tidak hanya berhenti sebagai papan nama program saja, " ungkapnya.
"Forum di Kota Batu ini bukan hanya mempertemukan data dan program. Kini mempertemukan suara-suara yang selama ini hanya terdengar di antara ombak. Bahwa pembangunan bukan hanya bicara tonase produksi, tapi tentang siapa yang benar-benar hidup dari laut, " pungkasnya. (ivan)