KOTA BATU, PustakaJC.co - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah (FPD) dalam upaya mensinergikan program pemerintah Provinsi Jatim dengan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan. FPD ini dilaksanakan di Instalasi Perikanan Budidaya (IPB) Punten DKP Jatim di Kota Batu, Kamis, 10/4/2025.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Muhammad Isa Ansori, A.T.D.,M.T mengatakan dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yaitu menuju Indonesia emas 2045, harus ada kesinambungan visi misi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. hal ini dapat diwujudkan salah satunya dengan mengadakan forum seperti sekarang ini. Hal ini bisa menjadi bentuk sinergitas dari pusat ke daerah.
"Caranya adalah dengan menyusun renstra dan mengoptimalkan pelaksanaannya. Ini penting, meskipun saat ini ada efisiensi namun kinerja kita harus tetap maksimal," ujar Isa dalam sambutannya.
Selanjutnya, Isa menyebut di sektor kelautan dan perikanan saat ini tengah terjadi perubahan iklim, dimana beberapa komponen kelautan mengalami perubahan baik dari segi jumlah maupun bentuk. Sebagai contoh, ikan-ikan di laut Jatim saat ini jumlahnya sudah sangat berkurang. Begitu juga dengan kondisi terumbu karang.
"Data menyebut bahwa terumbu karang di perairan Jatim yang dulu menjadi kebanggaan karena keindahannya, saat ini hanya tersisa sekitar 30% yang dalam kondisi baik, 70% nya rusak. Ini menjadi perhatian dan tantangan untuk kita,"kata mantan Kadis PU Sumber Daya Air ini.
Hal-hal seperti itu, sambungnya, merupakan permasalahan yang sudah umum namun belum ada penyelesaiannya. Semantara, berbagai upaya telah dilakukan DKP Jatim untuk memulihkan ekosistem tersebut.
Kemudian, Isa menyebut potensi ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan di Jatim masih harus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Ia mencontohkan pelabuhan yang ada di Jatim jumlahnya tidak sedikit bahkan pelabuhan-pelabuhan ini menjadi pintu gerbang atau titik kumpul nelayan dari berbagai daerah.
"Pelabuhan Mayangan di Probolinggo misalnya, ini merupakan pelabuhan transit para nelayan dari wilayah timur Indonesia. Sekarang menjadi pelabuhan terbesar. Nah, seperti ini seharusnya perekonomian nelayan dan masyarakat sekitar naik, tapi kenyataannya belum sepenuhnya," terangnya.
Hal ini, lanjutnya, dikarenakan nilai tambah nelayan, tidak hanya di Probolinggo, namun juga di wilayah pesisir Jatim, rendah. Nilai tambah yang besar justru ada pada tengkulak. Ikan dari nelayan harganya murah, nilainya rendah, namun saat sampai di tengkulak, nilainya naik dan ikannya mahal.
"Tantangan inilah yang harus dihadapi saat ini. Tidak hanya oleh para nelayan namun instansi pemerintahan baik pemprov dan Kab/Kota serta stakeholder terkait, " tegas Isa.
Senada dengan Isa, narasumber dari Bappeda Provinsi Jatim, Heri Istanto mengatakan kondisi riil pembangunan sektor agro, termasuk perikanan. Ia menyampaikan bahwa Jawa Timur saat ini menjadi produsen teratas secara nasional untuk beberapa komoditas laut seperti perikanan tangkap sebesar 590.685 ton, rumput laut lebih dari 733 ribu ton, dan garam rakyat mencapai lebih dari 805 ribu ton pada tahun 2023.
Namun capaian besar itu ternyata tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan pelaku utama di sektor ini. Kontribusi sektor agro terhadap PDRB Jawa Timur justru menunjukkan tren penurunan, dari 10,40 persen pada 2020 menjadi 9,63 persen di tahun 2023. Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan tahun 2024 bahkan tercatat hanya 0,36 persen.
"Ini adalah tantangan bagi sektor kelautan dan perikanan, padahal wilayah perairan di Jatim ini cukup luas, namun mengapa potensi perekonomiannya belum sepenuhnya terangkat, " ujar Heri.
Dalam paparannya Heri menyebut beberapa isu penting sektor kelautan dan perikanan. Yang pertama adalah meningkatnya PDRB sub kategori perikanan, kemudian tingginya fluktuasi PDRB sub kategori perikanan, yang ketiga meningkatnya pertumbuhan produksi perikanan budidaya dan kemudian meningkatnya pertumbuhan produksi perikanan tangkap.
Selain itu, perubahan kebijakan perundangan juga menjadi isu yang cukup diperhatikan. Kemudian tingginya produksi garam rakyat dan terakhir meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
"Isu-isu inilah yang kita jadikan patokan dalam menyusun program pada rencana strategis. Selain tentu saja dengan tetap mengumpulkan dan menampung permasalahan dari lapangan, " kata Heri.
Terkait permasalahan, Heri membeberkan beberapa yang selama ini terjadi di sektor kelautan dan perikanan. Permasalahan ini juga menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan urusan daerah yang berpengaruh terhadap nilai perekonomian.
Yang pertama disebut Heri adalah masih rendahnya nilai tambah produksi hasil kelautan dan perikanan, lalu belum optimalnya kualitas mutu, produk, komoditas, sdm (pembudidaya ikan, nelayan, petambak garam) serta sarana prasarana kelautan dan perikanan.
"Selain itu, belum optimalnya alokasi pemilihan jenis ikan, produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan tangkap serta masih rendahnya kesejahteraan rakyat, " bebernya.
Masih menurut Heri, permasalahan selanjutnya adalah rendahnya kapasitas pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Kemudian masih rendahnya pemanfaatan dan dukungan teknologi pengolahan ikan dan belum optimalnya penanganan mutu komoditas ekspor dengan CCS (cold chain system) pengolah serta pemasar produk kelautan dan perikanan.
Masih rendahnya ketersediaan stok Sumber Daya Ikan (SDI) kualitas dan kuantitas benih dan induk, produksi benih unggul juga menjadi permasalahan selanjutnya. Kemudian belum optimalnya pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta maraknya kegiatan ilegal, unreported dan unregulated fishing. Selanjutnya masih kurangnya implementasi sinergi antarsektor, antarwilayah dalam pengembangan minapolitan. Terakhir, masih belum optimalnya pelayanan pelabuhan.
"Permasalahan ini perlu sinergi dari berbagai lini, baik pemerintah pusat, provinsi dan Kab/Kota untuk solusinya," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Hj. Anik Maslachah, S.Pd, M.Si memberikan pandangan sebagai representasi masyarakat dan pengawas kebijakan. Ia menyampaikan bahwa DPRD siap mendukung perumusan anggaran yang lebih berpihak kepada nelayan, khususnya pada penguatan kelembagaan dan regenerasi SDM pesisir.
Anik menambahkan bahwa ketika pemerintah bicara peningkatan produksi, legislatif harus bicara bagaimana hasil itu sampai ke dapur nelayan, bukan hanya ke neraca ekspor.
"Jadi, program-program seperti Youth Agrifuture-Hub dan Jatim Agro-Hub harus diarahkan langsung ke desa-desa pesisir, agar tidak hanya berhenti sebagai papan nama program saja, " ungkapnya.
"Forum di Kota Batu ini bukan hanya mempertemukan data dan program. Kini mempertemukan suara-suara yang selama ini hanya terdengar di antara ombak. Bahwa pembangunan bukan hanya bicara tonase produksi, tapi tentang siapa yang benar-benar hidup dari laut, " pungkasnya. (ivan)
