SURABAYA, PustakaJC.co – Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyatakan setuju agar Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 dibahas lebih lanjut. Kesepakatan itu muncul dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Selasa, (19/8/2025), yang dihadiri Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono, mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Meski setuju, masing-masing fraksi memberi catatan penting. Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Y. Ristu Nugroho menilai Nota Keuangan Pemprov Jatim tersusun komprehensif. Ia mengapresiasi capaian ekonomi Jawa Timur yang tumbuh 5,23 persen pada triwulan II 2025, penurunan pengangguran, penurunan kemiskinan, serta peningkatan IPM dan IPG. Dilansir dari jatimpos.co, Jumat, (22/8/2025).
Namun, Ristu meminta kejelasan terkait rencana penyertaan modal Rp300,54 miliar kepada BUMD.
“Fraksi meminta adanya paparan terbuka mengenai rencana bisnis, proyeksi keuntungan, serta jaminan pengembalian investasi. Tanpa itu, penyertaan modal rawan menjadi beban fiskal terselubung,” tegasnya.
Sementara itu, Fraksi PKB menyoroti target PAD yang dinilai terlalu rendah, yakni Rp17,04 triliun, padahal realisasi PAD 2024 mencapai Rp23,4 triliun.
“Artinya terjadi penurunan PAD hingga Rp6,4 triliun. Pemerintah harus menjelaskan hal ini,” kata juru bicara PKB, Nur Faizin.
PKB juga mengingatkan defisit P-APBD 2025 yang membengkak menjadi Rp4,39 triliun, hampir seluruhnya ditutup dari SiLPA 2024 sebesar Rp4,70 triliun.
“Penutupan defisit dengan SiLPA bersifat one-off atau tidak berkelanjutan. Jika tren defisit berlanjut, APBD 2026 akan terancam fiscal cliff bila tidak ada SiLPA yang besar,” jelas Faizin
Sejalan dengan itu, Fraksi Gerindra menilai lonjakan defisit dari Rp1,77 triliun menjadi Rp4,39 triliun harus dikawal ketat.
“Secara akademis defisit ini mencerminkan belanja ekspansif yang tidak seimbang dengan pendapatan, sementara SiLPA besar menunjukkan inefisiensi perencanaan. Kedua hal ini harus diawasi agar tidak menimbulkan risiko fiskal jangka panjang,” ujar juru bicara Gerindra, Soemarjono.
Menanggapi catatan fraksi, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menegaskan bahwa semua masukan akan menjadi perhatian pemerintah.
“Prinsip-prinsip yang disampaikan fraksi sejalan dengan catatan Badan Anggaran. Gubernur Khofifah akan menjawab secara resmi pada sidang paripurna berikutnya, 22 Agustus 2025,” ucap Adhy.
Dengan dukungan semua fraksi, pembahasan P-APBD 2025 dipastikan berlanjut. Namun, catatan kritis soal defisit, PAD, dan penyertaan modal menjadi pekerjaan rumah penting bagi Pemprov Jatim agar kebijakan fiskalnya tetap sehat dan berkelanjutan. (ivan)
