Dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Jumat (22/8/2025), Khofifah menyampaikan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi. Ia menegaskan P-APBD 2025 merupakan konsekuensi dari dinamika fiskal dan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Dilansir dari jatimpos.co, Sabtu, (23/8/2025).
“Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai konsekuensi logis atas dinamika dan perkembangan yang tidak sejalan dengan asumsi awal,” ujar Khofifah.
Pada sisi pendapatan, proyeksi P-APBD 2025 bertambah Rp91,18 miliar menjadi Rp28,539 triliun. Kenaikan didukung PAD sebesar Rp283,49 miliar, meski transfer pusat turun Rp192,31 miliar akibat penyesuaian melalui KMK 29/2025.
Belanja daerah ikut menyesuaikan. Belanja operasi naik Rp1,698 triliun, belanja modal bertambah Rp459,61 miliar untuk mengejar porsi belanja infrastruktur publik minimal 40 persen, sementara Belanja Tidak Terduga (BTT) disesuaikan turun Rp54,82 miliar.
Dari sisi pembiayaan, Khofifah memastikan tidak ada utang baru.
“Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp4,706 triliun seluruhnya berasal dari SiLPA Tahun Anggaran 2024,” jelasnya.
Dari jumlah itu, Rp4,397 triliun dipakai menutup defisit sesuai PMK 75/2024, sementara Rp300 miliar dialokasikan investasi daerah untuk mendukung skema Prokesra lewat PT BPR Jatim (Perseroda).
Di sektor pendidikan, Pemprov memastikan alokasi minimal 20 persen. Program prioritas meliputi Double Track SMA, revitalisasi SMK, MILEA, BPOPP, beasiswa siswa prasejahtera, pendidikan vokasi, SMA boarding, serta BOSDA bagi madrasah diniyah.
Untuk infrastruktur, prioritas diarahkan pada pemeliharaan 1.671 km jalan provinsi, peningkatan pelabuhan dan terminal strategis, konektivitas Trans Jatim Plus dan Trans Laut Jatim, SPAM regional dengan kapasitas 100 liter/detik, serta penanganan rutilahu dan jambanisasi.
Penguatan ekonomi rakyat juga menjadi perhatian. Hingga kini, 8.494 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah terbentuk.
“Kami menyiapkan pendampingan kelembagaan dan SDM koperasi agar mampu beroperasi optimal, menurunkan kemiskinan, memotong rantai distribusi, sekaligus mencegah inflasi,” tegas Khofifah.
Selain itu, dukungan sosial meliputi program Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP), bantuan alat bantu disabilitas, serta pelatihan di 16 UPT BLK yang diarahkan sesuai kebutuhan industri 4.0 dan society 5.0. Di sektor pertanian, Pemprov menyiapkan tambahan alsintan, penguatan petani milenial, pendampingan penyuluh, dan dorongan pemanfaatan pupuk organik.
Menutup paparannya, Khofifah menegaskan komitmen tata kelola fiskal yang hati-hati. Pemprov Jatim juga mengalokasikan 0,35 persen belanja untuk diklat ASN, melampaui ketentuan minimal 0,34 persen sebagaimana diatur Permendagri 15/2024.
“Semua penyesuaian anggaran diarahkan agar belanja daerah lebih berkualitas, tepat sasaran, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya. (ivan)
