Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk langsung Ketua Satgas Perumahan sebelum pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sebagai bukti komitmen pemerintah terhadap sektor ini.
“Kontribusi sektor perumahan terhadap ekonomi bisa mencapai 1,7 hingga 2 persen. Satu rumah melibatkan 14 tenaga kerja, jadi kalau program berjalan maksimal, bisa menyerap lebih dari dua juta pekerja,” jelasnya.
Namun, Huda mengingatkan bahwa tantangan utama tetap terletak pada kompleksitas pembiayaan dan akses masyarakat. Ia meminta pemerintah menyusun regulasi yang lebih inklusif dan sederhana, terutama dalam pengadaan tanah dan pemanfaatan aset pemerintah.
Dedy Lesmana dari Bank BTN menambahkan, pihaknya telah menyalurkan sekitar 140.000 unit rumah subsidi dari total kuota 350.000 unit, atau sekitar 70 persen target nasional. Jawa Barat tercatat sebagai wilayah penyaluran terbesar, disusul Sumatera, Jawa Timur, dan Sulawesi.
“Kami terus berupaya memperluas akses rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan dukungan APBN senilai Rp57,7 triliun, kami optimistis program ini bisa terealisasi tanpa ketergantungan pada skema Tapera,” pungkas Dedy. (ivan)
