SURABAYA, PustakaJC.co - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mematangkan strategi pembiayaan daerah menyusul tekanan fiskal yang diproyeksikan meningkat pada 2026 akibat perubahan kebijakan pemerintah pusat. Langkah tersebut dibarengi evaluasi kinerja anggaran tahun 2025.
Evaluasi dan perumusan strategi itu dilakukan dalam kegiatan Jatim Retreat 2026 bertema Creative Financing & Value for Money yang digelar di BPSDM Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis, (15/1/2026). Kegiatan ini diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), jajaran BUMD, serta dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono. Dilansir dari jatimpos.co, Jumat, (16/1/2026).
Sekdaprov Jatim Adhy Karyono mengatakan, secara umum kinerja anggaran Pemprov Jatim pada 2025 menunjukkan capaian positif. Realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 104 persen, sementara realisasi belanja berada di angka 92,6 persen.
“Di awal tahun ini kita melakukan review terhadap apa yang sudah kita lakukan. Dari sisi pelaksanaan program dan anggaran 2025, kinerjanya cukup baik,” ujar Adhy.
Meski demikian, Adhy mengungkapkan tantangan fiskal pada 2026 diperkirakan semakin berat. Salah satunya dipicu oleh implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang mengubah skema bagi hasil pajak kendaraan bermotor, sehingga berdampak pada berkurangnya pendapatan provinsi.
Selain itu, kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) juga memberi tekanan signifikan. Adhy menyebutkan, pemotongan TKD yang diterima Jawa Timur mencapai sekitar Rp2,8 triliun.
“Kondisi ini menuntut kita tetap menjalankan program prioritas, tetapi dengan ruang fiskal yang semakin terbatas,” katanya.
Untuk merespons situasi tersebut, Pemprov Jatim mulai mendorong pendekatan creative financing dan penerapan prinsip value for money. Strategi ini diarahkan untuk menggali sumber pendapatan alternatif di luar skema konvensional.
Salah satunya melalui optimalisasi pajak berbasis digital serta pemanfaatan aset daerah. Adhy mengungkapkan, nilai aset Pemprov Jatim mencapai sekitar Rp61 triliun, namun tingkat pengembaliannya masih sangat rendah.
“Aset kita besar, tetapi tingkat pengembaliannya masih rendah. Ini menjadi peluang untuk didayagunakan melalui kerja sama dengan pihak ketiga,” jelasnya.
Pemprov Jatim juga menaruh perhatian pada peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD). Selain Bank Jatim, sejumlah BUMD lain akan dievaluasi dan direvitalisasi dari sisi tata kelola, proses bisnis, hingga manajemen.
“Kita bedah satu per satu BUMD, apa evaluasinya dan ke depan harus seperti apa, agar kontribusinya terhadap pendapatan daerah bisa lebih optimal,” ujarnya.
Di sisi belanja, Pemprov Jatim menegaskan komitmen untuk menjaga efisiensi tanpa mengganggu keberlanjutan program prioritas.
“Kami mengubah mindset, bahwa anggaran tidak hanya untuk dibelanjakan, tetapi juga harus mampu menghasilkan nilai tambah,” pungkas Adhy. (ivan)
