SURABAYA, PustakaJC.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar diskusi publik bersama bupati dan wali kota se-Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu, (25/3/2026).
Forum bertema mitigasi dan solusi dampak sosial ekonomi akibat ketegangan geopolitik global ini sekaligus menjadi momentum halal bihalal Idulfitri 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten/kota dalam merespons dinamika global.
Diskusi dipandu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso (daring), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim Ibrahim, serta akademisi Universitas Airlangga Gigih Prihantoro.
Khofifah menegaskan, dinamika geopolitik global berpotensi memicu gangguan rantai pasok, fluktuasi harga energi, serta tekanan inflasi yang harus diantisipasi bersama.
“Kita memahami bahwa dinamika geopolitik global berpotensi memberikan dampak luas terhadap sektor energi, pangan, dan logistik. Ini menjadi risiko nyata yang harus kita antisipasi bersama,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan global harus dijawab dengan penguatan ketahanan daerah sekaligus peningkatan kapasitas adaptasi.
“Tantangan hari ini bukan hanya soal bertahan, tetapi bagaimana menjadikan Jawa Timur sebagai daerah yang resilien, adaptif, dan mampu menangkap peluang di tengah dinamika global,” tegasnya.
Sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional, Jawa Timur mencatat kontribusi 25,29 persen terhadap ekonomi Pulau Jawa dan 14,40 persen terhadap nasional. Pada 2025, PDRB Jawa Timur mencapai Rp3.403,17 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 5,33 persen, ditopang sekitar 23,8 juta penduduk bekerja.
Kinerja investasi juga menunjukkan tren positif. Jawa Timur berkontribusi 7,5 persen terhadap nasional dan menempati posisi ketiga. Pada triwulan IV 2025, investasi tumbuh 31,6 persen secara kuartalan dan meningkat 11,4 persen secara tahunan.
Di sektor logistik, Jawa Timur berperan sebagai simpul distribusi nasional. Pelabuhan Tanjung Perak melayani 24 dari 41 rute tol laut dan menyuplai hampir 80 persen logistik ke 19 provinsi di Indonesia Timur, didukung tujuh bandara, 37 pelabuhan, dan 12 ruas jalan tol.
Jawa Timur juga menjadi lumbung pangan nasional dengan produksi padi dan beras tertinggi di Indonesia. Cadangan beras pemerintah tercatat mencapai 825,36 ton, tertinggi secara nasional, serta didukung populasi ternak terbesar.
“Maka menjaga ketahanan pangan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis. Jawa Timur harus menjadi penopang ketahanan pangan nasional,” kata Khofifah.
Untuk memperkuat ketahanan tersebut, Pemprov Jatim mengembangkan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir melalui peningkatan produksi, optimalisasi lahan, percepatan penyaluran pupuk bersubsidi, serta penguatan distribusi lewat program Jatim Agro-Hub.
Stabilisasi harga dilakukan melalui operasi pasar dan pasar murah di 38 kabupaten/kota, serta optimalisasi cadangan pangan pemerintah daerah guna menjaga pasokan dan keterjangkauan harga.
Di sektor energi, Khofifah memastikan ketersediaan BBM dan LPG dalam kondisi aman, termasuk selama Lebaran 2026. Namun, ia mengingatkan volatilitas harga energi global tetap menjadi tantangan ke depan.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemprov Jatim mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Hingga kini, kapasitas EBT mencapai 709,13 MW dari berbagai sumber, mulai tenaga surya, air, biomassa hingga pengolahan sampah menjadi energi.
Kebijakan efisiensi energi dan belanja daerah juga terus dioptimalkan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, melalui penerapan work from home (WFH), efisiensi perjalanan dinas, serta optimalisasi rapat daring.
Dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, Pemprov Jatim memperkuat dukungan terhadap UMKM melalui relaksasi dan restrukturisasi kredit guna menjaga keberlangsungan usaha di tengah tekanan biaya produksi.
Perlindungan sosial bagi kelompok rentan juga diperkuat melalui berbagai program, seperti PKH Plus, bantuan disabilitas, bantuan langsung tunai bagi buruh, serta dukungan permodalan bagi masyarakat miskin.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak melakukan panic buying. Pemerintah menjamin ketersediaan stok dan harga BBM subsidi tetap terkendali,” imbuhnya.
Khofifah menegaskan, kunci menghadapi tantangan global adalah sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Saya meyakini dengan sinergi yang kuat, Jawa Timur tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat mengambil peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” katanya.
Sementara itu, Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa dinamika global berdampak pada seluruh negara, termasuk Indonesia. Namun struktur ekonomi nasional yang ditopang konsumsi domestik membuat dampaknya relatif lebih terkendali, khususnya di Jawa Timur.
Ia menambahkan, dominasi konsumsi rumah tangga dalam struktur PDB menjadi faktor penting yang menjaga resiliensi ekonomi, meskipun sektor unggulan tetap berpotensi terdampak lebih cepat.
Selain itu, ia menyoroti tantangan longstanding structural distortion (LSD) yang masih menjadi kendala investasi, serta dilema kebijakan efisiensi yang berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi.
Terkait Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT), pemerintah pusat membuka ruang dialog untuk mencari solusi yang lebih adil dan proporsional.
“Dengan struktur ekonomi yang ditopang konsumsi domestik, kita masih cukup resilien. Namun sektor unggulan bisa terdampak lebih cepat, LSD juga masih menjadi tantangan, dan untuk DBHCHT kami terbuka berdiskusi mencari solusi yang lebih proporsional,” pungkasnya. (ivan)
