JAKARTA, PustakaJC.co – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa hilirisasi merupakan kunci utama dalam mendorong Indonesia menjadi negara kuat, baik dari sisi ekonomi, energi, maupun ketahanan pangan di tengah dinamika global. Sabtu, (28/3/2026).
“Selama ini kelapa kita diekspor dalam bentuk mentah. Padahal jika diolah menjadi virgin coconut oil atau produk turunan lainnya, nilainya bisa meningkat berkali lipat,” ujarnya. Demikian dikutip dari jatim.antaranews.com, Sabtu, (28/3/2026).
Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, Amran menyampaikan bahwa Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada ekspor bahan mentah. Menurutnya, penguatan hilirisasi diperlukan agar nilai tambah dari berbagai komoditas strategis dapat dinikmati di dalam negeri.
Ia mencontohkan komoditas unggulan seperti kelapa, kelapa sawit (CPO), dan gambir yang memiliki potensi besar jika diolah menjadi produk turunan bernilai tinggi. Produk seperti minyak kelapa, santan, air kelapa kemasan, hingga berbagai produk industri dinilai mampu meningkatkan nilai ekonomi secara signifikan.
"Kelapa kita kuasai dunia, nomor satu dunia. Masalahnya adalah kelapa dikirim bulat-bulat. Kalau ini diolah menjadi virgin coconut oil, coconut milk, coconut water, nilainya bisa puluhan sampai ratusan kali lipat. Air kelapa saja sekarang dijual mahal di luar negeri hanya karena packaging, padahal bahan bakunya dari Indonesia.” kata Mentan.
Selain itu, Amran juga menyoroti posisi Indonesia sebagai pemasok utama gambir dunia yang mencapai sekitar 80 persen. Namun, komoditas tersebut masih banyak diekspor dalam bentuk setengah jadi sehingga potensi nilai tambah belum optimal.
Hal serupa juga berlaku pada kelapa sawit. Indonesia yang menguasai lebih dari 60 persen produksi CPO dunia dinilai memiliki peluang besar untuk mengendalikan pasar global melalui pengembangan produk hilir seperti margarin, kosmetik, dan berbagai produk turunan lainnya.
“Gambir itu 80 persen kita suplai dunia. Tapi yang dikirim setengah jadi. Kalau kita hilirisasi, nilainya ribuan triliun. Nilai tambah tertinggi itu ada di hilir, bukan di hulu.” ungkapnya.
Menurut Amran, hilirisasi tidak hanya berdampak pada penguatan ekonomi nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.
Meski demikian, ia mengakui bahwa upaya menuju swasembada pangan dan hilirisasi menghadapi berbagai tantangan, termasuk pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia mandiri.
“Kalau CPO kita olah semua menjadi margarin, kosmetik, dan produk turunan lainnya, dunia akan sangat bergantung pada Indonesia. Kita kuasai lebih dari 60 persen pasar dunia. Artinya Indonesia sangat menentukan," ucap Mentan.
Namun, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto disebut tetap berkomitmen melanjutkan program hilirisasi, swasembada pangan, dan kemandirian energi.
Amran juga mengungkapkan bahwa keberhasilan Indonesia dalam mengurangi impor beras turut berkontribusi pada penurunan harga pangan global. Ia menyebut harga beras dunia yang sebelumnya mencapai 660 dolar AS per ton kini turun menjadi sekitar 340 dolar AS per ton.
“Tidak semua orang senang kalau kita swasembada. Tapi kita akan lanjutkan perjuangan ini. Kita akan jadikan Indonesia besar melalui pangan, energi, dan hilirisasi. Di situlah masa depan ekonomi Indonesia.” ujar Mentan.
Penghentian impor beras hingga 7 juta ton atau setara Rp100 triliun disebut menjadi salah satu faktor yang mendorong penurunan harga tersebut.
Keberhasilan ini mendapat pengakuan internasional dari Food and Agriculture Organization yang memberikan penghargaan ketahanan pangan dunia kepada Indonesia selama dua tahun berturut-turut pada 2024–2025.
"Dan itu adalah kerja keras kita semua. Bukan saya, kami adalah bagian kecil dari republik ini," kata Mentan pula.
Seiring capaian tersebut, sejumlah negara seperti Jepang, Kanada, Chile, dan Belarus mulai menjajaki kerja sama serta mempelajari keberhasilan sektor pangan Indonesia.
Amran menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan aspek strategis yang tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga stabilitas politik dan sosial suatu negara.
“Negara bisa menghadapi krisis ekonomi dan kesehatan, tetapi jika terjadi krisis pangan, dampaknya bisa meluas hingga konflik sosial dan politik,” tegasnya. (frcn)
