Berita ini disuport oleh BPBD Jatim
SURABAYA, PustakaJC.co - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026. Ancaman tahun ini diprediksi lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya karena dipengaruhi fenomena El Nino yang berpotensi memicu cuaca lebih panas dan minim hujan di sebagian besar wilayah Jawa Timur.
BPBD Jatim memprediksi dampak kekeringan tahun ini akan meluas hingga 29 kabupaten/kota dengan potensi terdampak mencapai 916 desa. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan kondisi 2025 yang tercatat berdampak pada 12 kabupaten. Prediksi itu menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah mengingat ancaman krisis air bersih diperkirakan mulai dirasakan lebih awal sebelum puncak musim kemarau berlangsung.
Berdasarkan prediksi BMKG Stasiun Klimatologi Kelas II Jawa Timur, awal musim kemarau di sebagian wilayah Jawa Timur dimulai sejak April 2026. Sementara puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus 2026. BMKG juga memprediksi kondisi tahun ini lebih kering akibat pengaruh El Nino yang dapat menurunkan curah hujan secara signifikan.
BPBD Jatim mencatat sejumlah daerah dengan potensi kekeringan cukup tinggi berada di wilayah pesisir utara, Madura, Mataraman hingga Tapal Kuda. Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Ngawi, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep masuk dalam daftar daerah rawan kekeringan. Selain itu, wilayah Ponorogo, Pacitan, Bondowoso hingga Situbondo juga diprediksi mengalami ancaman serupa. Total penduduk terdampak diperkirakan mencapai lebih dari 1,5 juta jiwa.
Kondisi tersebut diperkirakan berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama pasokan air bersih. Penurunan debit sumber air dan mengeringnya sumur warga menjadi ancaman yang mulai diantisipasi BPBD Jatim bersama pemerintah kabupaten/kota.
BPBD Jatim bahkan mencatat Kabupaten Bondowoso telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 14 April 2026. Penetapan itu menjadi sinyal awal bahwa ancaman kekeringan mulai dirasakan lebih cepat di sejumlah wilayah Jawa Timur.
Belajar dari penanganan tahun sebelumnya, BPBD Jatim kini memilih memperkuat langkah mitigasi sejak dini. Pada 2025 lalu, kekeringan tercatat melanda 12 kabupaten di Jawa Timur dan memaksa pemerintah melakukan dropping air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. Saat itu, BPBD Jatim juga menyalurkan 1.000 unit tandon air untuk membantu kebutuhan masyarakat.
Tak hanya kekeringan, ancaman karhutla juga menjadi perhatian serius BPBD Jatim pada musim kemarau tahun ini. Dalam catatan BPBD, sepanjang tahun lalu terjadi kebakaran lahan di 13 kabupaten dengan luas mencapai 44,3 hektare. Sementara kebakaran hutan terjadi di tiga kabupaten dengan luas sekitar 10,2 hektare.
Sejumlah kawasan pegunungan dan hutan konservasi seperti Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Tahura Raden Soerjo, Gunung Lawu, Gunung Arjuno hingga kawasan Ijen masuk dalam wilayah pengawasan rawan karhutla.
BPBD Jatim menilai kombinasi cuaca panas ekstrem, vegetasi kering dan aktivitas manusia menjadi faktor utama pemicu kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, penguatan patroli kawasan rawan, pemantauan hotspot hingga koordinasi lintas instansi mulai dilakukan lebih awal untuk menekan risiko kebakaran meluas.
Sebagai langkah antisipasi, BPBD Jatim menyiapkan distribusi air bersih dengan estimasi kebutuhan mencapai 867 ritase. Kebutuhan anggaran distribusi air bersih diperkirakan mencapai sekitar Rp612 juta. Selain itu, BPBD Jatim juga menyiapkan pengadaan 474 unit tandon air berkapasitas minimal 1.000 liter dengan kebutuhan anggaran hampir Rp1 miliar.
Kesiapan logistik dan peralatan penanggulangan bencana juga diperkuat. BPBD Jatim mencatat memiliki stok 400 unit jerigen, 165 tandon lipat dan 9.600 terpal yang siap digunakan untuk kebutuhan darurat di lapangan. Selain itu tersedia armada operasional berupa mobil tangki air, ambulans, truk logistik, kendaraan komunikasi hingga pompa air berkapasitas besar yang dinyatakan dalam kondisi siap operasional.
BPBD Jatim juga menyiapkan langkah strategis berupa penetapan status kedaruratan, rapat koordinasi teknis bersama OPD terkait hingga apel siaga gabungan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bersama BPBD kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Melalui langkah tersebut, BPBD Jatim berharap dampak kekeringan dan karhutla pada musim kemarau 2026 dapat ditekan semaksimal mungkin. Masyarakat juga diimbau mulai menghemat penggunaan air bersih serta tidak melakukan pembakaran lahan selama musim kemarau berlangsung. (int)
