SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatat sebanyak 9.217 aduan warga masuk melalui layanan Hotline Lapor Cak Eri hingga 16 Juli 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.077 laporan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, laporan yang belum terselesaikan umumnya merupakan aduan yang baru masuk dan masih dalam proses penanganan. Dilansir dari suarasurabaya.net, Jumat, (17/7/2026).
“Laporan yang masuk kemarin dieksekusi hari ini. Ada sekitar 103 laporan yang sedang ditindaklanjuti OPD dan ditargetkan selesai hari ini,” ujar Eddy dalam program talkshow Semanggi Suroboyo di Radio Suara Surabaya, Jumat, (17/7/2026).
Menurutnya, rata-rata aduan yang masuk setiap hari berkisar 300 hingga 400 laporan. Keluhan terkait parkir menjadi kategori pengaduan tertinggi dengan total 1.442 laporan.
Di posisi berikutnya terdapat aduan lalu lintas dan pedagang kaki lima (PKL) sebanyak 823 laporan, disusul pendidikan atau Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebanyak 817 laporan. Aduan sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan RT/RW tercatat 715 laporan, sementara kerusakan infrastruktur jalan mencapai 542 laporan.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga menerima 421 aduan terkait ketenteraman dan ketertiban umum, 385 laporan mengenai fasilitas umum dan sosial, 367 aduan ketenagakerjaan, serta 355 laporan terkait drainase atau saluran air.
Eddy menambahkan, selama dua bulan terakhir terdapat 87 pengaduan yang berkaitan dengan iuran warga. Seluruh laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh pihak kecamatan dan kelurahan.
“Sepanjang dua bulan terakhir ada sekitar 87 pengaduan terkait iuran warga yang sudah ditangani,” katanya.
Dari sisi perangkat daerah, Dinas Perhubungan (Dishub) menjadi OPD dengan jumlah pengaduan tertinggi. Setelah itu berturut-turut Dinas PU Bina Marga, Dispendukcapil, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Satpol PP, Bapenda, DPRKPP, Dispernaker, dan Bagian Pemerintahan.
“Yang paling tinggi memang Dishub, kemudian PU,” ujar Eddy.
Ia menjelaskan, meski tidak seluruh laporan dijawab langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, setiap aduan yang masuk tetap dipantau melalui sistem dan diteruskan kepada OPD terkait untuk ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 1x24 jam.
Menurut Eddy, laporan yang bersifat mendesak seperti jalan berlubang, lampu penerangan jalan umum (PJU) yang mati, maupun kerusakan fasilitas publik lainnya akan segera mendapatkan penanganan di lapangan.
“Mungkin tidak dijawab langsung oleh wali kota, tetapi laporan tersebut langsung diteruskan kepada OPD terkait untuk segera dieksekusi,” tuturnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan berbagai kerusakan fasilitas umum melalui lurah, camat, maupun dinas terkait agar dapat segera ditangani tanpa adanya pungutan kepada warga. (ivan)
