GRESIK, PustakaJC.co – Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Timur menginstruksikan seluruh jajaran relawan dan pengurus daerah untuk memperketat kesiapsiagaan darurat bencana. Kebijakan ini menekankan pentingnya kecepatan respons, koordinasi lintas sektor, serta penguatan posko di seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Timur.
Ketua PMI Jawa Timur, Imam Utomo, menegaskan bahwa kecepatan bertindak merupakan prioritas utama dalam operasi kemanusiaan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, relawan diwajibkan telah hadir di titik lokasi terdampak maksimal enam jam setelah kejadian. Dilansir dari kominfojatim.go.id, (17/9/2026).
"Peduli maknanya adalah kita semua harus memperhatikan keadaan masyarakat apabila ada bencana. Pedoman kita, enam jam setelah kejadian seluruh relawan dan pengurus yang bertugas sudah harus berada di daerah kejadian," ujar Imam saat memimpin peringatan HUT ke-81 PMI di Lapangan Pusdiklat PMI Provinsi Jawa Timur, Gresik, Kamis, (17/9/2026).
Standardisasi Relawan dan Manajemen Pengungsian
Untuk memastikan skema evakuasi dan penanganan darurat berjalan optimal, PMI Jatim menetapkan standar minimum kekuatan personel di tingkat daerah. Setiap PMI Kabupaten/Kota diwajibkan menyiagakan sedikitnya 50 relawan yang siap diterjunkan sewaktu-waktu.
Dalam skenario penanganan pengungsian, penyediaan logistik dasar menjadi prioritas paling awal sebelum melangkah ke tindakan teknis lainnya.
"Di setiap kabupaten/kota minimal ada 50 relawan yang siap. Jika terjadi pengungsian, prioritas utama kita adalah menyediakan fasilitas dapur umum terlebih dahulu, baru kemudian membantu evakuasi dan penanganan lanjutan," jelasnya.
Imam juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi terstruktur bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta organisasi kemasyarakatan guna mempercepat distribusi bantuan dan penanganan di lapangan.
Atensi Khusus Wilayah Selatan dan Bencana Vulkanik
Selain kesiapan personel, PMI Jatim memberikan perhatian khusus terhadap potensi ancaman gempa bumi dan cuaca ekstrem di wilayah selatan Jawa Timur. Jajaran PMI di kawasan tersebut diminta memantau pembaruan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara berkala.
Di samping ancaman geologi dan kekeringan, penanganan bencana vulkanik seperti hujan abu juga menjadi sorotan. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap pemanfaatan sumber air saat terjadi paparan abu vulkanik.
"Air hujan yang terkontaminasi abu vulkanik tidak boleh langsung digunakan untuk konsumsi maupun sanitasi sebelum dipastikan aman," tegas Imam.
Mengusung tema “Peduli, Bergerak Bersama” pada peringatan HUT ke-81 ini, PMI Jawa Timur berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai mitra kemanusiaan demi mempercepat waktu tanggap (response time) saat bencana terjadi. (ivan)
