Komisi D juga menyoroti rendahnya realisasi anggaran DLH Jatim pada 2026. Hingga 15 Oktober 2026, serapan anggaran tercatat baru mencapai 50,09 persen. Angka tersebut masih berada di bawah rata-rata realisasi APBD Provinsi Jawa Timur yang mencapai 64,05 persen.
Menurut Martin, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi sebelum rincian anggaran DLH tahun 2027 disetujui. Hambatan pelaksanaan anggaran, terutama dalam pengadaan dan kegiatan di lapangan, harus segera diidentifikasi.
“Komisi D mendesak DLH mengevaluasi hambatan pelaksanaan anggaran 2026, terutama terkait pengadaan dan kegiatan di lapangan. Jangan sampai anggaran sudah disiapkan, tetapi pelaksanaannya tidak optimal,” tegasnya.
