Bencana Beruntun Warnai Oktober, BPBD Jatim Tangani Kekeringan hingga Erupsi Semeru

pemerintahan | 05 November 2026 05:02

Bencana Beruntun Warnai Oktober, BPBD Jatim Tangani Kekeringan hingga Erupsi Semeru
Dok pustakajc

SURABAYA, PustakaJC.co – Dinamika kebencanaan di Jawa Timur sepanjang Oktober 2026 menunjukkan kompleksitas ancaman yang harus dihadapi pemerintah daerah. Di tengah penanganan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sejumlah wilayah mulai dilanda banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru turut menambah tantangan penanggulangan bencana di wilayah tersebut.

 

Data kumulatif BPBD Jawa Timur periode Januari-Oktober 2026 mencatat 187 kejadian karhutla di 27 kabupaten/kota dengan total luas area terbakar mencapai 11.895,35 hektare. Sementara kekeringan berdampak pada 926 desa di 260 kecamatan, mencakup 489.608 kepala keluarga (KK) atau 1.582.627 jiwa.

 

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Soebroto, menyebut kawasan pegunungan seperti Bromo Tengger Semeru, Lawu, Arjuno-Welirang, Argopuro, dan Ijen menjadi wilayah yang rawan karhutla.

 

“Faktor penyebab kebakaran di kawasan pegunungan ini beragam, mulai dari aktivitas manusia seperti kelalaian, api unggun, dan pembukaan lahan, hingga faktor alam akibat kekeringan dan gesekan ranting,” kata Gatot, 2 November 2026.

 

Untuk mengantisipasi kebakaran baru, BPBD Jatim memperkuat pemantauan titik panas melalui satelit, pengerahan satuan tugas darat, serta kesiapan operasi pemadaman udara menggunakan helikopter.

Kekeringan Berdampak 1,5 Juta Jiwa

Kekeringan masih menjadi persoalan serius sepanjang musim kemarau 2026. Hingga akhir Oktober, distribusi air bersih di berbagai wilayah terdampak mencapai 38,21 juta liter melalui 13.835 ritase.

 

Selain itu, pemerintah menyalurkan 1.400 tandon air, 5.000 jeriken, 500 tandon lipat, dan 17.500 terpal. Sebanyak 25 kabupaten/kota juga telah menetapkan status darurat kekeringan di wilayah masing-masing.

 

Besarnya jumlah masyarakat terdampak memperlihatkan bahwa krisis air belum sepenuhnya teratasi. Distribusi air menjadi langkah pemenuhan kebutuhan mendesak, sedangkan pembangunan sumur bor, sumber air alternatif, tandon komunal, dan jaringan perpipaan perlu diperkuat sebagai solusi jangka panjang.

 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut mendorong penguatan ikhtiar bersama dalam menghadapi kekeringan, salah satunya melalui pelaksanaan Salat Istisqa.

 

“Saya menandatangani surat edaran kepada pesantren, pimpinan organisasi Islam, Dewan Masjid, MUI, untuk bisa menyelenggarakan Salat Istisqa secara lebih masif, mohon kepada Allah untuk menurunkan hujan yang manfaat dan membawa rahmat,” kata Khofifah, 21 Oktober 2026.

Operasi Darat dan Udara Perkuat Penanganan Karhutla

Penanganan karhutla dilakukan melalui operasi darat dan udara dengan melibatkan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Perhutani, relawan, serta instansi terkait.

 

Dalam rapat koordinasi di Kota Batu pada 23 Oktober, BNPB menyampaikan dukungan tambahan berupa satu helikopter water bombing dari Kalimantan Selatan dan satu pesawat untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dari Kalimantan Barat. Pemprov Jatim juga mencatat 462 kali penerbangan water bombing.

 

Khofifah menekankan pentingnya sinergi seluruh unsur dalam memperkuat kesiapsiagaan dan meminimalkan dampak kebakaran.

 

“Kita harus menyatukan langkah untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi karhutla, sekaligus meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan,” tegasnya, 23 Oktober 2026.

 

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satriyo Nurseno, sebelumnya menjelaskan bahwa pelaksanaan OMC bergantung pada kondisi awan dan persyaratan meteorologis.

 

“Rencananya (OMC) pada dasarian awal Oktober, karena dari BMKG Juanda ada potensi awan di sisi selatan Jawa Timur,” kata Satriyo, sebagaimana dikutip pada September 2026.

 

Meski dukungan operasi udara terus diperkuat, luasnya area terbakar menunjukkan bahwa penanganan tidak cukup mengandalkan pemadaman. Pencegahan kebakaran baru, patroli kawasan hutan, pengawasan aktivitas pembakaran lahan, dan perlindungan kawasan konservasi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Keselamatan personel juga menjadi perhatian penting mengingat sejumlah petugas dan relawan dilaporkan gugur saat menjalankan operasi pemadaman di kawasan Bromo.

Erupsi Semeru dan Ancaman Lahar

Selain bencana hidrometeorologi, aktivitas vulkanik Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang menjadi perhatian pada penghujung Oktober.

 

Pada 29 Oktober, Pos Pengamatan Gunung Semeru mencatat 29 kali gempa letusan dalam periode pengamatan pukul 00.00-06.00 WIB. Pada pagi yang sama, tercatat tiga kali erupsi dengan tinggi kolom abu sekitar 300 meter di atas puncak.

 

Aktivitas tersebut berlanjut hingga akhir bulan. Pada periode pengamatan 30 Oktober, tercatat 88 kali gempa letusan. BPBD Lumajang juga melaporkan peningkatan aktivitas aliran lahar hujan yang getarannya terpantau hampir empat jam pada Jumat malam. Kondisi tersebut meningkatkan debit air di sejumlah daerah aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru.

 

Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Isnugroho, menyampaikan bahwa peningkatan debit air belum mengganggu aktivitas masyarakat di lereng Semeru. Namun, kondisi tersebut menghambat pembangunan sabo dam di Curah Kobokan.

 

Gunung Semeru masih berstatus Level III atau Siaga. PVMBG mengimbau masyarakat mematuhi rekomendasi zona bahaya, termasuk tidak beraktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 13 kilometer dari puncak, radius lima kilometer dari kawah, serta sempadan sungai yang berpotensi dilalui awan panas dan lahar.

 

Kondisi tersebut menuntut penguatan pemantauan aktivitas vulkanik dan aliran sungai, sekaligus memastikan informasi peringatan dini tersampaikan kepada masyarakat di kawasan rawan.

Banjir, Longsor, dan Angin Kencang Mulai Terjadi

Memasuki penghujung Oktober, hujan deras mulai memicu sejumlah bencana di berbagai daerah. Di Kota Batu, banjir luapan terjadi pada 28 Oktober di sejumlah titik, antara lain Jalan Mustari, Diponegoro, Hasanudin, Sultan Agung, dan kawasan Gondorejo, Desa Oro-Oro Ombo. Banjir diduga dipicu tersumbatnya gorong-gorong oleh sampah.

 

Sehari kemudian, hujan dan angin kencang berdampak di Kabupaten Magetan dan Ngawi. Di Magetan, sebanyak 11 rumah, satu fasilitas kesehatan, dan satu fasilitas pendidikan terdampak. Sementara di Ngawi, 11 pohon tumbang di enam desa, empat rumah mengalami kerusakan ringan, dan kabel listrik terputus.

 

Banjir luapan disertai longsor juga terjadi di Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, yang mengakibatkan 27 rumah mengalami kerusakan ringan di tiga desa.

 

Di Kabupaten Jember, longsor di Dusun Krajan, Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, terjadi setelah hujan mengguyur sekitar 10 jam. Material longsoran mengancam empat rumah warga sehingga Tim Reaksi Cepat BPBD melakukan asesmen untuk mengantisipasi pergerakan tanah susulan.

 

Sementara itu, peristiwa paling fatal terjadi di Dusun Jonggrang, Desa Tamanayu, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, pada 31 Oktober sekitar pukul 01.00 WIB. Longsor akibat hujan lebat menimpa rumah warga dan menyebabkan dua orang meninggal dunia.

Mitigasi Jadi Tantangan Berikutnya

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang status siaga darurat kekeringan, karhutla, dan cuaca ekstrem selama 55 hari, mulai 7 Oktober hingga 1 Desember 2026, melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/627/013/2026.

 

Rangkaian kejadian tersebut memperlihatkan bahwa BPBD Jatim menghadapi ancaman bencana yang berlangsung bersamaan. Ketika kekeringan dan karhutla belum sepenuhnya tertangani, hujan mulai memicu banjir, longsor, dan angin kencang. Aktivitas vulkanik Semeru juga menambah kompleksitas penanganan, terutama terkait ancaman awan panas dan banjir lahar.

 

Ke depan, penanggulangan bencana membutuhkan penguatan strategi yang tidak hanya berorientasi pada respons darurat, tetapi juga pencegahan dan pengurangan risiko. Penguatan sistem peringatan dini, pemetaan kawasan rawan, kesiapan personel, ketersediaan logistik, serta edukasi masyarakat menjadi faktor penting untuk menekan dampak bencana.

 

Oktober 2026 menjadi momentum evaluasi bagi BPBD Jatim untuk memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan menghadapi perubahan ancaman bencana. Keberhasilan penanganan tidak semata diukur dari kecepatan respons dan jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuan mengurangi risiko, melindungi masyarakat, dan mencegah jatuhnya korban jiwa. (int)