Kesenjangan penghasilan yang diperoleh bidan swasta dengan bidan milik pemerintah menjadi faktor kedua dalam permasalahan kesehatan ibu dan anak. Dikutip dari Neelakantan (2014) menyatakan bahwa bidan-bidan pada saat itu nampaknya belum merata persebarannya.
Minat bidan yang rendah untuk bekerja di pelosok menjadi pemicu. Kesenjangan penghasilan digambarkan dengan perolehan upah bidan swasta sebesar Rp75 per satu kali penanganan, sedangkan penghasilan yang didapatkan oleh bidan pemerintah mencapai Rp90 per satu kali penanganan.
Berkaca dari masalah-masalah yang dihadapi, akhirnya Dr. Johannes Leimena benar-benar mengutamakan kesehatan ibu dan anak dengan mendirikan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA). BKIA mulai berkembang dengan melakukan penyuluhan terhadap para ibu, pelatihan dukun beranak, dan pelaksanaan imunisasi.
Dukungan pelaksanaan peningkatan kesehatan ibu dan anak pun dibantu berkat sumbangan dari UNICEF untuk kesehatan ibu dan anak, keperluan peningkatan gizi, dan keperluan obat-obatan di Indonesia. Fasilitas lain yang diberikan UNICEF kepada Kementerian Kesehatan RI ialah dengan membiayai Direktur Departemen Kesehatan Ibu dan Anak, yaitu Dr. Tjokroamodjo untuk melakukan studi di beberapa rumah sakit di London, Birmingham, dan Stratford. Dr. Tjokroamodjo juga diberikan pelatihan kursus pediatri.
