Oleh: Hadipras
SURABAYA, PustakaJC.co - Dalam mitologi Yunani, kita mengenal Pleonexia, personifikasi dari keserakahan yang tak terbendung untuk memiliki lebih dari apa yang dibutuhkan. Ia kerap bersanding dengan Avaritia, dewa kekayaan yang memuja kemewahan materi di atas segalanya.
Hari ini, duet "Pleo-Ava" tidak lagi sekedar mitos kuno; mereka telah menjelma menjadi ideologi yang menggerakkan peradaban modern, memaksa kita menakar kiamat moral di balik tumpukan angka statistik, di mana uang dan kuasa telah mendewakan kerakusan.
Dahulu, uang lahir sebagai temuan praktis untuk mengakhiri kerumitan sistem barter—sebuah medium netral yang memudahkan manusia bertukar nilai. Namun, di abad ke-21, uang telah bermutasi menjadi berhala baru yang menggerakkan roda ambisi korosif dan dekadensi moral yang akut. Kita tidak lagi sekedar menggunakan uang; kita sedang diseret oleh logika ekonomi dan politik yang kian menjauh dari inti kemanusiaan.
Akar masalah ini bukan sekedar salah kelola teknis, melainkan pergeseran filosofis dalam kebijakan publik yang kian "sekuler". Dalam konteks ini, sekularisme kebijakan berarti terpisahnya ruh pengabdian pada kesejahteraan rakyat (bonum commune) dari instrumen kekuasaan. Kebijakan publik tidak lagi dirancang sebagai jembatan kemaslahatan, melainkan sebagai alat teknokratis yang dingin dan kejam demi melanggengkan dominasi atau memuaskan syahwat politik jangka pendek.
Pemerintah sering kali terjebak dalam pemujaan angka makro: pertumbuhan PDB, indeks investasi, atau rasio infrastruktur. Namun, ketika angka-angka ini tidak lagi berakar pada keadilan riil, negara bertindak layaknya korporasi raksasa yang hanya mengejar shareholder value—yakni kepuasan oligarki dan koalisi—sembari mengabaikan citizen value.
Produk nyata dari kebijakan yang kehilangan arah ini adalah fenomena "Inflasi Pengetahuan". Pabrik-pabrik akademik memproduksi ribuan intelektual, namun negara abai menjamin martabat mereka. Kasus di Korea Selatan adalah cermin retak: rekor 20.000 lulusan PhD per tahun ternyata berujung pada realitas pahit di mana satu dari sepuluh di antaranya terjebak dalam pekerjaan berupah rendah.
Ini adalah bukti mismatch sistemik yang mengerikan. Dunia pendidikan dipaksa mengejar kuantitas gelar demi memenuhi statistik formal, namun gagap dalam pematangan skills, attitude, dan karakter.
Ironisnya, kementerian yang mengurus pendidikan sering kali tidak "saling bersapa" dengan kementerian perekonomian dan keuangan. Setiap instansi terikat pada agenda politik masing-masing; entah demi menyenangkan sang patron, atau sedang bersiap menyalip di tikungan pemilu mendatang.
Hasilnya, gelar akademik yang seharusnya menjadi tangga martabat justru menjadi beban mental bagi pemiliknya yang tergilas oleh spekulasi ekonomi dan kurs yang tak menentu.
Di sisi lain, narasi kemajuan teknologi seperti AI dan otomatisasi sering kali menjadi senjata untuk menyingkirkan manusia demi efisiensi biaya. Dalam cengkeraman sistem yang bangkrut secara moral (morally bankrupt), teknologi bukan lagi alat bantu, melainkan instrumen untuk memaksimalisasi profit tanpa kendali etis.
Dehumanisasi ini diperparah oleh iklim politik kekuasaan yang destruktif. Di saat rakyat berjuang melawan ketimpangan, elit politik justru sibuk dalam arena "kanibalisme"—saling membunuh karakter, merusak reputasi, dan menjatuhkan demi kursi.
Energi bangsa habis untuk memenangkan persaingan yang hampa dari urusan perut rakyat, sementara masalah struktural seperti ketimpangan jaminan sosial (social security) dan rendahnya akses kesehatan dibiarkan membusuk.
Ketidakadilan ini menciptakan kemiskinan multidimensi. Bukan hanya soal tipisnya dompet, tapi juga ketimpangan martabat. Mereka yang gagal dalam kompetisi finansial dianggap sebagai residu sistem, kehilangan harga diri, dan merasa terasing.
Keputusasaan kolektif ini adalah ladang subur bagi radikalisme, kriminalitas, hingga konflik bersenjata. Ketika seseorang merasa tidak lagi memiliki masa depan dalam sistem yang legal namun korup, jalan pintas ilegal atau ideologi ekstrem menjadi pelarian yang masuk akal.
Perang dan kekacauan global sering kali hanyalah manifestasi dari akumulasi kerakusan yang tidak lagi memiliki "rem" moral.
Sebagai penutup catatan ini, mewakili batin penderitaan rakyat, kita perlu ucapkan selamat! karena dalam kemabukan kolektif, panutan Pleo-Ava telah berhasil membangun sebuah peradaban yang luar biasa jenius. Sukses mencetak PhD sebanyak mungkin agar mereka bisa menjadi pengantar makanan paling terpelajar di dunia—sebuah efisiensi memukau di mana kapasitas intelektual tingkat tinggi digunakan hanya untuk mengejar peringkat algoritma aplikasi.
Terima kasih kepada para arsitek kebijakan publik karena telah mengubah negara menjadi papan catur raksasa. Sungguh mengagumkan melihat betapa rapinya strategi untuk saling menghancurkan kawan sendiri, sementara rakyat di bawah sana menonton sirkus perebutan kursi sambil menahan lapar.
Kita sebagai bagian rakyat yang menderita dipaksa harus bangga; karena disaat bangsa lain sibuk memikirkan masa depan kemanusiaan, kita lebih sibuk memastikan siapa yang akan "mati" secara politik besok pagi.
Teruskanlah tradisi saling merusak ini. Jangan khawatir soal rakyat; mereka sudah cukup terhibur dengan drama politik, bahkan jika harga beras harus dibayar dengan harga diri yang terus merosot.
Mari kita rayakan kiamat moral ini dengan gaya yang paling elegan.
Vivat Greed! Vivat Politika! Majulah terus hingga tak ada lagi yang tersisa untuk diperebutkan, selain puing-puing peradaban yang lupa cara mencintai rakyatnya sendiri. salam_gregetan. (ed: int)
