SURABAYA, PustakaJC.co - "Angka pertumbuhan ekonomi Q1 2026 sebesar 5,61%—sebuah kidung kebangsaan di koran-koran, di panggung kekuasaan. Tapi di dapur, di warung pinggir rel, di sawah yang mulai gersang, kidung itu tak terdengar."
Orang bertanya dengan nada yang menggugat: "Yang bisa post-truth itu pemerintah dan buzzer bayaran, tapi rakyat apa bisa post-truth?"
Pertanyaan ini menusuk jantung diskursus kita hari ini. Selama ini, kita memahami post-truth sebagai monopoli mereka yang memegang kendali narasi. Pemerintah memiliki instrumen raksasa: otoritas statistik, rilis pers yang necis, hingga barisan buzzer yang siap mengamplifikasi "kebenaran" pesanan. Di menara gading, pertumbuhan 5,61% dipuja sebagai mukjizat. Mereka merayakan ritual angka dengan senyum paling optimis, seolah-olah data adalah tuhan yang tak boleh dibantah.
