JAKARTA, PustakaJC.co — Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmennya mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak salah sasaran, terutama bagi santri pesantren dan siswa madrasah yang jumlahnya mencapai jutaan.
Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i menekankan, persoalan utama program bukan hanya distribusi, tetapi akurasi data. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi lintas kementerian di kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta, Kamis, (23/4/2026).
“Kementerian Agama 100 persen mendukung program MBG. Ini kebutuhan riil agar peserta didik di madrasah dan pesantren mendapat asupan gizi yang lebih baik,” tegasnya, dikutip dari kemenag.go.id, Jumat, (25/4/2026).
Kemenag mencatat, potensi penerima manfaat di lingkungan mereka mencapai sekitar 15,6 juta jiwa. Namun, tanpa data yang rapi dan terintegrasi, program berisiko tidak tepat sasaran.
Melalui kebijakan Satu Data Kemenag, pembenahan sistem pendataan kini dipercepat. Tujuannya memastikan sinkronisasi lintas kementerian sekaligus meminimalkan tumpang tindih data penerima.
Salah satu persoalan krusial adalah irisan antara santri dan siswa madrasah. Lebih dari 30 persen siswa madrasah juga tinggal di pesantren.
“Kalau tidak disederhanakan, potensi data ganda sangat besar. Kami usulkan klasifikasi cukup ‘Santri’ dan ‘Non-Santri’ agar pengukuran program lebih jelas,” ujarnya.
Selain data, Kemenag juga menyoroti pendekatan implementasi di lapangan. Karakter pesantren yang beragam dinilai membutuhkan skema yang fleksibel dan kontekstual.
“Pesantren itu sangat terbuka, tapi kondisinya berbeda-beda. Pendekatan yang kaku justru bisa menghambat,” tambahnya.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa integrasi data lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program.
“Kami butuh data yang benar-benar terhubung agar pelaksanaan program tidak meleset,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka mengingatkan bahwa data kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita bersifat dinamis sehingga perlu pembaruan berkala.
Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi yang menekankan pentingnya intervensi berbasis data agar program berdampak nyata pada peningkatan gizi masyarakat.
Rapat ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan MBG tidak cukup pada niat dan anggaran, tetapi sangat ditentukan oleh akurasi data dan kesiapan implementasi di lapangan. Bagi Kemenag, penguatan gizi santri di pesantren bukan sekadar program, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. (ivan)
