SURABAYA, PustakaJC.co - Perbedaan data antara Pemerintah Kota Surabaya dan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi perhatian serius DPRD Surabaya. Wakil Ketua DPRD Arif Fathoni menyerukan pentingnya keterbukaan data dan penguatan koordinasi lintas instansi demi mendukung penanganan stunting dan kemiskinan secara tepat sasaran.
Minimnya akses pemerintah daerah terhadap data primer dari BPS dinilai menjadi tantangan dalam merancang dan mengevaluasi program pembangunan. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menilai bahwa ego sektoral antarinstansi masih menjadi penghambat nyata dalam tata kelola pemerintahan. Dilansir dari jatimpos.co, Senin, (12/5/2025).
“Problem utama sistem pemerintahan kita adalah masih adanya ego sektoral antar institusi pemerintahan. Termasuk salah satunya adalah data dari BPS yang tidak pernah diberikan secara gamblang kepada pemerintah daerah,” ujarnya, Sabtu, (10/5/2025).
Toni menegaskan, data BPS merupakan sumber primer yang seharusnya dijadikan landasan dalam menyusun dokumen perencanaan seperti RPJMD. Tanpa akses yang memadai terhadap data tersebut, Pemkot akan kesulitan mengukur efektivitas program pembangunan.
“Data BPS itu adalah data primer. Jika pemerintah kota tidak memiliki akses penuh terhadapnya, maka berbagai program pembangunan akan sulit dievaluasi secara objektif dan tepat sasaran,” lanjut Wakil Ketua DPRD.
Ia mencontohkan kasus data stunting, di mana terdapat ketidaksesuaian antara data Pemkot dan BPS. Ketidakharmonisan ini dapat menghambat intervensi program yang seharusnya langsung menyasar keluarga atau anak-anak yang membutuhkan.
“Kalau data utamanya tidak sinkron, maka pasti penanganannya berbeda pula. Pemerintah kota bisa jadi mengklaim satu capaian, tapi BPS mengungkap hal yang berbeda. Ini tentu menimbulkan kebingungan publik,” tegas Toni.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan komitmen memperkuat integrasi data antara pusat dan daerah. Dalam Munas VII APEKSI 2025, Eri menekankan bahwa kesamaan data adalah dasar penting bagi intervensi yang akurat.
“Kalau data kami berbeda dengan BPS, bagaimana kami bisa melakukan intervensi secara tepat? Sekarang alhamdulillah sudah ada pembicaraan antara Kemendagri dan BPS agar data bisa diberikan by name by address,” ujar Eri.
Eri berharap data terintegrasi memungkinkan pemerintah kota untuk bertindak lebih cepat dan efisien, tanpa selalu menunggu arahan pusat.
Baik DPRD maupun Pemerintah Kota Surabaya berharap agar sistem data nasional dapat lebih terbuka, akurat, dan saling terhubung antarinstansi. Dengan demikian, upaya penanggulangan stunting dan kemiskinan bisa berjalan lebih terarah.
“Karena tujuan kita sama mengabdi kepada bangsa dan negara demi kesejahteraan rakyat. Maka sudah saatnya semua pihak duduk bersama, terbuka, dan berbagi data demi kepentingan masyarakat,” pungkas Toni. (ivan)
