SURABAYA, PustakaJC.co – Uji coba Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kota Surabaya menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial (bansos). Sebagai salah satu dari 42 daerah percontohan nasional, Surabaya berhasil mencatat capaian pendataan sebesar 99,94 persen, sekaligus menekan kesalahan sasaran penerima melalui sistem verifikasi berbasis data digital.
Program yang berlangsung pada 20 Juni hingga 7 Juli 2026 itu merupakan bagian dari transformasi nasional sistem perlindungan sosial yang mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga. Verifikasi penerima dilakukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta teknologi face recognition sehingga proses validasi menjadi lebih cepat dan akurat. Dilansir dari jatimpos.co, Selasa, (4/8/2026).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan penerapan Perlinsos Digital menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Melalui penerapan sistem tersebut, proses verifikasi yang selama ini memerlukan waktu berbulan-bulan diharapkan dapat dipangkas secara signifikan menjadi sekitar 15 hingga 45 menit. Hasil verifikasi akan langsung menunjukkan tingkat kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan sosial,” ujar Eri.
Menurutnya, percepatan proses verifikasi tersebut akan memudahkan pemerintah dalam memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat segera memperoleh bantuan tanpa harus menunggu proses administrasi yang panjang.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemerintah Kota Surabaya mengerahkan 13.094 agen Perlinsos yang terdiri atas aparatur sipil negara (ASN), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), RT/RW, hingga berbagai unsur masyarakat. Mereka bertugas membantu proses pendataan sekaligus memfasilitasi warga yang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Keberhasilan Surabaya dalam pelaksanaan uji coba tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Qodari, saat melakukan peninjauan di Kantor Kecamatan Tambaksari.
Qodari menilai digitalisasi perlindungan sosial merupakan langkah strategis pemerintah dalam memastikan anggaran perlindungan sosial yang nilainya mencapai sekitar Rp1.300 triliun dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
“Prinsipnya harus adil kepada yang berhak menerima, dan yang tidak layak tidak boleh menerima. Selama ini ada inclusion error atau mereka yang tidak berhak malah masuk, serta exclusion error di mana yang berhak justru terlewat,” katanya.
Berdasarkan data aplikasi Sayang Warga, dari lebih dari satu juta kepala keluarga (KK) di Surabaya, sebanyak 334.560 KK didaftarkan melalui agen Perlinsos, sedangkan 62.673 KK melakukan pendaftaran secara mandiri. Secara keseluruhan, capaian pendataan telah mencapai 99,94 persen.
Dari hasil pendataan tersebut, sebanyak 119.000 KK dinyatakan layak menerima bantuan sosial. Menariknya, terdapat 359.856 KK yang secara sukarela menyatakan tidak berhak menerima bantuan sehingga tidak masuk dalam daftar penerima.
Qodari mengungkapkan sistem baru tersebut berhasil memperbaiki kualitas data penerima bansos secara signifikan. Dari data sebelumnya yang mencatat sekitar 101.000 KK sebagai penerima bantuan, ditemukan sekitar 25.000 KK yang sebenarnya tidak memenuhi syarat sehingga dikeluarkan dari daftar penerima.
Sebaliknya, melalui Perlinsos Digital ditemukan sekitar 51.000 KK yang selama ini belum pernah menerima bantuan meski memenuhi seluruh persyaratan.
“Bayangkan, ada sekitar 51.000 KK atau setara 175.000 jiwa yang selama ini harusnya dapat tapi tidak menerima. Hari ini mereka mendapatkan keadilan lewat digitalisasi perlinsos,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Qodari juga mencoba langsung proses pendaftaran menggunakan teknologi face recognition yang terhubung dengan data KTP elektronik. Sistem kemudian melakukan verifikasi silang secara otomatis dengan berbagai basis data pemerintah, termasuk data kepemilikan aset dari PLN, Kepolisian, hingga ATR/BPN.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi tersebut mampu meminimalkan subjektivitas dalam penentuan penerima bantuan karena seluruh proses didasarkan pada data yang terintegrasi.
“Sistem ini sangat adil karena yang menjawab adalah mesin dan data lintas kementerian/lembaga. Tidak ada lagi subjektivitas. Kalau ada sanggahan, bisa langsung diajukan di sistem,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Eddy Christijanto, mengatakan hingga akhir masa uji coba masih terdapat sekitar 605 KK yang belum berhasil didata dari total 1.004.298 KK di Kota Surabaya.
Ia menjelaskan, pada awal pelaksanaan sempat terjadi perlambatan sistem akibat tingginya jumlah akses secara bersamaan. Namun setelah dilakukan peningkatan kapasitas infrastruktur, proses verifikasi kini dapat berlangsung jauh lebih cepat.
“Saat ini proses verifikasi sudah langsung keluar hasilnya. Kita masih menyisakan sekitar 605 KK yang belum terdata. InsyaAllah ke depan target 100 persen akan tuntas,” kata Eddy.
Eddy menambahkan, ratusan KK yang belum terdata tersebut menjadi perhatian khusus Pemkot Surabaya karena berkaitan dengan akurasi perencanaan anggaran daerah. Sebagian besar kasus disebabkan data domisili warga belum diperbarui meski masih menggunakan KTP Surabaya.
Ia menegaskan bahwa warga yang belum terdata bukan berarti tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Pemerintah akan terus melakukan pembaruan data agar seluruh warga yang memenuhi kriteria dapat terakomodasi dalam sistem.
Dengan capaian pendataan yang hampir sempurna dan kemampuan sistem dalam mengurangi inclusion error maupun exclusion error, Surabaya dinilai berhasil menunjukkan bahwa transformasi digital dapat menjadi solusi untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih adil, transparan, dan tepat sasaran. Program ini diharapkan menjadi acuan dalam penerapan Perlinsos Digital di berbagai daerah lain di Indonesia. (ivan)
