SIDOARJO, PustakaJC.co – Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur bersama Komisi E DPRD Jatim membahas rancangan kebutuhan anggaran dan arah kebijakan program kesejahteraan sosial dalam Raperda APBD 2026. Rapat berlangsung di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita (PPSAB) Sidoarjo, Jumat, (17/10/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan lintas OPD Jatim untuk merumuskan strategi pengentasan kemiskinan, penguatan perlindungan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dilansir dari bhirawaonline.co.id, Senin, (20/10/2025).
Kepala Dinsos Jatim, Restu Novi Widiani, menegaskan fokus kebijakan tahun depan diarahkan pada sinergi lintas sektor serta pemberdayaan kelompok rentan.
“Komitmen kami mempercepat pengentasan kemiskinan dengan pendekatan lintas sektoral dan spasial terpadu. Fokus kami memperkuat peran perempuan serta memprioritaskan difabel dan lansia,” ujar Novi.
Restu menambahkan, pembangunan sosial harus ditopang oleh sistem perlindungan yang adaptif, tidak hanya berorientasi pada bantuan tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kami berupaya membangun sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan dan terintegrasi agar mampu meningkatkan produktivitas masyarakat,” tegasnya.
Melalui strategi peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta optimalisasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Dinsos Jatim menargetkan penurunan ketimpangan sosial dan penguatan kemandirian masyarakat miskin di seluruh wilayah Jawa Timur.
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Biswarno menyampaikan dukungan terhadap langkah Dinsos Jatim.
“Komisi E mendorong agar program Dinsos tidak hanya menyentuh bantuan, tetapi juga memperkuat pemberdayaan. Kami siap bersinergi memastikan APBD 2026 berpihak pada rakyat kecil dan kelompok rentan,” pungkas Ketua Komisi E DPRD Jatim itu. (ivan)
