PASURUAN, PustakaJC.co – Pemerintah menegaskan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci utama keberhasilan penyaluran bantuan sosial (bansos) sekaligus program pengentasan kemiskinan. Validitas data bahkan harus dijaga sejak level paling bawah, yakni desa.
Penegasan itu disampaikan Menteri Sosial RI H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat sosialisasi DTSEN di sejumlah wilayah Jawa Timur, di antaranya Kabupaten Pasuruan, Tuban, dan Sidoarjo. Dilansir dari bhirawaonline.co.id, Senin, (9/2/2026).
Dalam sosialisasi di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Sabtu (7/2) sore, Gus Ipul mengakui masih ditemukannya penyaluran bantuan yang belum tepat sasaran. Penyebab utamanya adalah data yang tidak diperbarui sesuai kondisi riil di lapangan.
Karena itu, ia meminta seluruh unsur pemerintah hingga tingkat desa aktif terlibat dalam pemutakhiran data secara berkelanjutan.
“Kalau datanya akurat, program pasti tepat sasaran. Kuncinya ada di desa. Kepala desa, perangkat desa, RT, dan RW punya peran sangat penting menjaga validitas data,” tegas Gus Ipul.
Ia menekankan pemutakhiran data tidak cukup dilakukan secara periodik, tetapi harus menjadi proses yang berjalan setiap hari. Dengan mekanisme tersebut, perubahan kondisi sosial ekonomi warga dapat segera tercatat dan ditindaklanjuti.
DTSEN sendiri menjadi rujukan utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemberdayaan. Kesalahan data di tingkat desa, menurut Gus Ipul, berpotensi berdampak pada ketidaktepatan kebijakan di tingkat nasional.
“Kesalahan data di desa akan berpengaruh ke kebijakan nasional. Kepala desa harus menjadi garda terdepan memastikan data sesuai fakta,” imbuhnya.
Untuk memperkuat akurasi, Kementerian Sosial juga mendorong partisipasi masyarakat melalui kanal usul-sanggah, mulai dari call center 171 yang beroperasi 24 jam, layanan WhatsApp 08877-171-171, hingga fitur pada Aplikasi Cek Bansos.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus terbuka. Masyarakat dilibatkan untuk mengoreksi dan memperbaiki data, bukan hanya menjadi penerima,” ujar Gus Ipul.
Selain itu, pemerintah memperluas digitalisasi penyaluran bansos berbasis DTSEN. Program ini tengah diuji coba di 40 kabupaten/kota dan satu provinsi, setelah sebelumnya dipilotkan di Banyuwangi dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga.
Hasil evaluasi di Banyuwangi menunjukkan penggunaan data lama menyebabkan tingkat ketidaktepatan sasaran mencapai 77 persen. Setelah menggunakan DTSEN yang dimutakhirkan, angka tersebut turun menjadi 28 persen.
“Ini bukti akurasi data sangat menentukan. Target ke depan, tingkat kesalahan bisa ditekan hingga di bawah 10 persen,” kata Gus Ipul.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur dua periode itu menambahkan, hingga Januari 2026, DTSEN mencakup sekitar 289 juta data individu yang dikelompokkan dalam 10 desil kesejahteraan. Data tersebut merupakan hasil penggabungan Regsosek, DTKS, dan P3KE yang terintegrasi dengan data kependudukan.
Gus Ipul optimistis, dengan data yang akurat dan peran aktif pemerintah desa, program perlindungan sosial akan lebih tepat sasaran dan mampu mendorong pengentasan kemiskinan secara terukur dan berkeadilan.
Sementara itu, saat sosialisasi di Kabupaten Tuban, Mensos Saifullah Yusuf mendapat kepastian Pemkab Tuban telah mengembangkan Program Tuban Satu Data sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Program ini memuat data penerima bantuan secara detail, mulai dari NIK, alamat, hingga jenis bantuan yang diterima, sehingga memungkinkan intervensi yang lebih spesifik.
Bupati Tuban Linda menyatakan Pemkab Tuban akan menyinkronkan Tuban Satu Data dengan DTSEN. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (ivan)
l
