PASURUAN, PustakaJC.co – Nama Henri Edmund Boissevain tercatat sebagai wali kota (burgemeester) pertama dalam sejarah pemerintahan modern Kota Pasuruan. Ia mulai menjabat pada 1928, menandai babak baru administrasi kota pada masa kolonial Hindia Belanda.
Pengangkatan Boissevain dilakukan setelah pemerintah kolonial menerbitkan Staatsblad Nomor 411 Tahun 1928 yang menetapkan jabatan wali kota di sejumlah kota, termasuk Pasuruan. Sebelumnya, sejak pembentukan Dewan Kota atau Gemeenteraad pada 1918, pemerintahan kota masih dipimpin oleh asisten residen yang juga mengawasi wilayah kabupaten. Dilansir dari jatimpos.co, Jumat, (6/3/2026).
Boissevain resmi ditetapkan sebagai wali kota pada 30 Oktober 1928. Ia kemudian disumpah oleh Gubernur Jawa Timur pada 7 November dan dilantik oleh Residen Pasuruan, C. H. H. Snell, pada 13 November 1928.
Sejarawan Pasuruan, Much Fatkhul Arifin, menyebut pengangkatan tersebut sebagai tonggak penting bagi tata kelola kota. Menurutnya, sejak saat itu administrasi Kota Pasuruan mulai berjalan lebih mandiri.
“Sejak saat itu, tata kelola kota berdiri lebih mandiri dan tidak lagi sepenuhnya berada di bawah asisten residen,” ujarnya, Kamis, (5/3/2026).
Boissevain lahir di Blora pada 2 April 1892. Ia merupakan lulusan hukum dari Utrecht University dan sempat bertugas di lingkungan peradilan di Semarang serta Bangil sebelum dipercaya memimpin Pasuruan.
Pada masa kepemimpinannya, pemerintah kota mulai menyusun perencanaan tata ruang yang lebih modern. Tahun 1929, Boissevain menandatangani kontrak kerja sama dengan arsitek ternama Thomas Karsten untuk menyusun rencana pengembangan kota selama dua tahun.
Kerja sama itu mencakup revisi peraturan bangunan, pengembangan kawasan industri, hingga pembenahan sistem drainase di kawasan Kebonsari. Karsten bahkan diwajibkan datang ke Pasuruan minimal tiga hari setiap kuartal untuk memberikan konsultasi teknis terkait perencanaan kota.
Dalam masa jabatan 1928–1934, sejumlah proyek pembangunan direalisasikan. Di antaranya pembelian Marine Hotel yang kemudian difungsikan sebagai balai kota, perbaikan pasar besar dan kawasan alun-alun stasiun, pembangunan taman kota dan stadion, pendirian sekolah kejuruan, serta peningkatan layanan rumah sakit.
Peneliti arsip kolonial, Budi Santoso, menilai kebijakan Boissevain banyak berfokus pada sanitasi dan kesehatan masyarakat.
“Ia menata sistem penyembelihan daging dan memperbaiki drainase untuk menekan malaria, meski sempat mendapat penolakan dari pedagang,” ujar Sejarawan Pasuruan itu.
Atas kontribusinya dalam pembangunan kota, pada 1934 sebuah taman di Pasuruan diberi nama Burgemeester Boissevain Park sebagai bentuk penghargaan. Pada tahun yang sama ia dipindahkan menjadi wali kota Cirebon, sebelum akhirnya pada 1 Mei 1935 menjabat posisi serupa di Semarang.
Kiprah Boissevain menjadi bagian penting sejarah awal pemerintahan modern Kota Pasuruan, terutama dalam meletakkan dasar tata kelola kota dan perencanaan pembangunan pada masa kolonial. (ivan)
