Berita ini disuport oleh BPBD Jawa Timur
SURABAYA, PustakaJC.co - Ancaman kekeringan mulai membayangi Jawa Timur seiring masuknya musim kemarau 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur pun langsung memperkuat kesiapsiagaan, dengan fokus utama menjaga pasokan air sekaligus melindungi sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa penanganan kekeringan tidak hanya sebatas respons bencana, tetapi menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas produksi pangan. Wilayah lumbung padi menjadi prioritas mitigasi karena perannya yang strategis dalam menopang kebutuhan beras nasional.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyatakan bahwa pemetaan daerah rawan kekeringan telah dilakukan secara menyeluruh. Sejumlah wilayah dengan kontribusi tinggi terhadap produksi padi menjadi perhatian utama dalam langkah antisipasi pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Bencana Musim Kemarau 2026 di Surabaya. Dalam forum itu, ditegaskan bahwa karakter kekeringan di Jawa Timur tidak terpusat, melainkan tersebar di berbagai wilayah.
“Setiap daerah memiliki titik kerawanan. Dampaknya menyebar, termasuk di kawasan lumbung padi yang selama ini menjadi penopang produksi pangan,” ujar Emil.
Wilayah prioritas yang menjadi perhatian meliputi Banyuwangi, Lamongan, Ngawi, Ponorogo, dan Madiun. Selain itu, daerah langganan kekeringan seperti Bojonegoro, Pacitan, Trenggalek, serta wilayah Madura—Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep—juga masuk dalam pemantauan intensif BPBD.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto, menegaskan bahwa seluruh wilayah di Jawa Timur memiliki potensi kekeringan dengan tingkat kerentanan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kesiapan distribusi air bersih menjadi langkah utama yang disiapkan.
“BPBD siap mendistribusikan air bersih ke desa-desa terdampak. Kami juga menyiapkan pengeboran sumur serta pompa air sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di Jawa Timur telah dimulai sejak April dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus 2026. Bahkan, sejumlah wilayah diprediksi mengalami kekeringan lebih awal mulai Juni, terutama daerah dengan curah hujan rendah.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemprov Jatim mengedepankan strategi adaptif melalui penguatan infrastruktur air. Dalam dua tahun terakhir, lebih dari 2.000 sumur bor telah dioperasikan untuk memperluas akses air bersih masyarakat.
Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan tambahan sekitar 1.800 sumur bor baru di wilayah prioritas. Selain itu, pembangunan dan revitalisasi embung desa juga terus dipercepat guna memperkuat cadangan air di tingkat lokal.
Hingga awal 2026, lebih dari 500 embung telah dibangun atau diperbaiki. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan air, khususnya di daerah yang rentan mengalami kekeringan setiap tahun.
Optimalisasi bendungan juga dilakukan sebagai langkah strategis. Sejumlah bendungan di Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Nganjuk, dan Bojonegoro difungsikan sebagai tandon air untuk kebutuhan pertanian maupun domestik.
Di sektor pertanian, pemerintah mendorong penyesuaian pola tanam berbasis kalender musim. Langkah ini dinilai krusial agar produktivitas tetap terjaga meski ketersediaan air terbatas selama kemarau.
Data BPBD mencatat kawasan Pantai Utara dan wilayah Mataraman memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kekeringan. Pada tahun sebelumnya, lebih dari 300 desa mengalami krisis air bersih saat puncak musim kemarau.
Selain berdampak pada pertanian, musim kemarau juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Potensi kebakaran diperkirakan meningkat pada periode Juli hingga Oktober, terutama di kawasan hutan produksi dan lahan kering.
Emil menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan sejak dini untuk mencegah meluasnya kebakaran.
“Pemadaman sejak awal menjadi kunci. Jika terlambat, api akan sulit dikendalikan, terutama di kawasan hutan dan lereng,” tegasnya.
Selain pendekatan teknis, pemerintah juga mengedepankan edukasi masyarakat. Penghematan penggunaan air, penerapan teknologi irigasi hemat air seperti drip irrigation, hingga penguatan kelembagaan kelompok tani terus didorong.
Mengacu pada Prospek Musim Kemarau 2026 dari BMKG, Jawa Timur berpotensi mengalami kekeringan meteorologis kategori menengah hingga tinggi pada periode Juli hingga September. Penurunan curah hujan diperkirakan mencapai 20 hingga 40 persen di bawah normal, disertai peningkatan suhu udara.
Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa musim kemarau dapat menurunkan produktivitas pertanian hingga 10–20 persen. Karena itu, distribusi air melalui mobil tangki, pompanisasi sungai, hingga pembangunan infrastruktur air berkelanjutan terus diperkuat.
Pemprov Jatim juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR, guna memastikan ketersediaan bantuan seperti benih tahan kekeringan dan alat mesin pertanian.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, BPBD, dan berbagai pemangku kepentingan, Jawa Timur berupaya menjaga keseimbangan antara mitigasi bencana dan keberlanjutan produksi pangan. Tantangan musim kemarau diharapkan tidak berkembang menjadi krisis, melainkan dapat dikelola secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. (int)
