Menariknya, penghargaan TP2DD 2026 datang ketika pemerintah pusat juga sedang mendorong agar digitalisasi daerah menghasilkan dampak yang lebih terukur.
Bank Indonesia mencatat hingga Semester I 2026 sebanyak 518 dari 546 pemerintah daerah atau sekitar 94,9 persen telah berada dalam kategori digital dalam Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Digitalisasi tersebut diarahkan bukan hanya untuk transaksi pembayaran, tetapi juga untuk mengoptimalkan penerimaan dan belanja daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, pekerjaan setelah penghargaan justru menjadi lebih penting. Bagi Bapenda Jatim, tantangannya bukan sekadar menambah kanal pembayaran, tetapi memastikan seluruh kanal tersebut benar-benar mudah digunakan, terintegrasi, aman, serta mampu meningkatkan kepatuhan tanpa menambah beban administratif masyarakat.
Langkah tersebut juga terlihat dari perhatian Bapenda terhadap kualitas sumber daya manusia. Pada 22 September 2026, Bapenda Jatim menggelar pelatihan komunikasi efektif dan strategi kualitas pelayanan publik yang responsif dengan tujuan mendukung optimalisasi PAD. Seluruh pegawai Bapenda mengikuti kegiatan tersebut, sementara pegawai UPT PPD se-Jawa Timur mengikuti secara daring.
